Sekjen DPP PDIP Hasto kristiyanto
Makassar, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya memastikan tidak mengusulkan ataupun mendukung usul menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Kata Hasto, PDI Perjuangan mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode, dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali.
Ia mengakui, PDI Perjuangan adalah yang terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas UUD 1945 guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara.
"Tapi presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," kata Hasto usai pembukaan "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan" di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12).
Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDI Perjuangan itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. Dia mengatakan, haluan negara adalah _road map_ yang bersifat strategik, dan mengandung arah bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melipatgandakan kemampuan produksi nasional.
Kemudian, bagaimana pengembangan industri strategis dari hulu ke hilir, dan tata perekonomian Indonesia yang membangun kedaulatan bangsa di bidang energi, pangan, keuangan, pertahanan dan lain-lain.
"Pendeknya dengan haluan negara tersebut, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati, dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional," jelasnya.
Hasto menambahkan, PDIP ingin menata sistem politik nasional.
"Karena itu, PDIP mewacanakan Pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif," ujar Hasto.
Lebih lanjut Hasto menyatakan tanggung jawab Indonesia terhadap dunia didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, agar dunia yang damai dan adil serta dunia yang menerima Pancasila sebagai ideologi dunia. Dia menambahkan Pancasila mengandung spirit pembebasan agar dunia terhindar dari penyakit kapitalisme dan neoimperialisme, khususnya di bidang ekonomi.
"Dengan haluan negara, jalan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dapat dirumuskan sebagai blue print masa depan Indonesia raya," pungkas politikus asal Yogyakarta itu.
Pileg Pilpres amandemen UUD 1945
