Minggu, 25/02/2024 16:52 WIB

Pemimpin Hong Kong Ingatkan Kekerasan Tidak akan Ditoleransi

 Beijing memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk turun tangan dan memadamkan kerusuhan di Hong Kong.

Para pengunjuk rasa mengenakan pelindung, berhadapan langsung dengan polisi di sebuah jalan di Distrik Sha Tin di Hong Kong pada 14 Juli 2019. (Foto: AP)

Hong Kong, Jurnas.com - Pemimpin Hong Kong, mengatakan pemerintahnya memiliki kebijakan tak memberi ampin pelaku kekerasan. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah pasukan bertopeng terlihat menyerang petugas polisi selama demonstrasi.

Dalam pidato pertamanya kepada publik sejak demonstrasi meningkat pada Minggu (25/8), Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengatakan, pemerintah tidak akan pandang bulu apa pun latar belakang dan warna politik, pemerintah dan polisi akan menindaklanjuti.

Para perusuh cekcok pasukan keamanan di pinggiran Tsuen Wan pada Minggu (25/8). Mereka melemparkan bom molotov dan batu bata. Dalam satu contoh, mereka memojokkan sekelompok petugas dan menyerang mereka dengan senjata.

Para perusuh mendorong petugas polisi untuk melepaskan senjata mereka untuk pertama kalinya selama protes selama dua bulan terakhir, menembakkan tembakan peringatan.

"Kekerasan bukanlah solusi untuk masalah dan tindakan tidak boleh diperindah atau disahkan; dan kami tidak akan menggunakan kekuatan untuk mengeskalasi masalah," kata Lam.

"Kami akan menggunakan prosedur hukum. Semoga Hong Kong kembali ke perdamaian sesegera mungkin. Itu akan membantu kami memulai dialog dan melihat masalah secara mendalam," sambungnya.

Ia menegaskan, pemerintahnya dapat menangani kerusuhan dengan sendirinya dan bahwa dia tidak akan menyerah membangun platform untuk dialog.

Pernyataan itu datang beberapa hari setelah Beijing memperingatkan bahwa Hong Kong tidak akan duduk diam dan menyaksikan kekerasan para demonstran.

Hong Kong diperintah dengan model satu negara, dua sistem sejak kota itu bekas koloni Inggris dikembalikan ke China pada tahun 1997.

Kantor berita resmi China Xinhua mengecam kekerasan baru-baru ini pada Senin, dengan mengatakan, "Jika kerusuhan terjadi, pemerintah pusat harus turun tangan."

Dikatakan, Beijing memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk turun tangan dan memadamkan kerusuhan di Hong Kong.

Komentar itu juga menyebut protes sebagai "revolusi warna" yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah di Hong Kong.

Aksi protes dimulai di Hong Kong untuk menolal Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memungkinkan tersangka diekstradisi dan diadili di daratan Tiongkok.

Sementara RUU itu sudah dihapus, protes terus berlanjut dan berubah menjadi kerusuhan.

TAGS : Hong Kong Carrie Lam RUU Ekstradisi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :