Lambang Partai Golkar
Jakarta, Jurnas.com - Majelis Etik yang digagas Airlangga Hartanto jelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dianggap bisa membawa persepsi negatif masyarakat terhadap partai berlambang beringin itu.
Airlangga pun semestinya menjelaskan maksud badan baru itu dibentuk, apalagi menjelang Munas Golkar, demi transparansi.
Pengamat politik Silvanus Alvin mengatakan, sejauh ini, pembentukan Majelis Etik tidak bisa dilepaskan gambarannya sebagai alat Airlangga untuk mengamankan kursi Ketua umum Golkar.
Hal ini pula yang membuat sebagian kader Golkar menolak dengan keras pembentukan Majelis Etik tersebut.
"Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan majelis etik itu bernuansa politis sekali," ujar Alvin saat dihubungi, Senin (12/8).
Menurut Alvin, waktu pembentukan majelis etik itu saja sudah terlihat, karena sangat dipaksakan menjelang pemilihan ketua umum Golkar periode mendatang.
"Majelis etik itu memang dibentuk pada Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini," jelas Alvin.
Menurut dia, motif Airlangga membentuk Majelis Etik itu untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar, seperti korupsi, perlu diapresiasi.
Namun, Alvin mengkhawatirkan, ada agenda lain di balik Mjelis Etik itu, seperti digunakan untuk kepentingan politik praktis.
"Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," kata Alvin.
Akademisi dari Universitas Bunda Mulia ini menyarankan Airlangga dan internal Golkar Perlu duduk bersama untuk membahas khusus tentang keberadaan Majelis Etik itu.
Pengkajian ulang Majelis Etik perlu dilakukan, kalau bisa melihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.
"Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai," jelas dia.
Alvin meminta Airlangga menghentikan kegaduhan di internal Golkar. Sebab, Alvin khawatir kegelisahan dari para kader Golkar berimbas nantinya pada persepsi negatif dari masyarakat.
"Airlangga harus turun tangan mengatasi ini. Dia harus memberi jaminan bahwa Majelis Etik bukan kaki tangannya dalam melanggengkan kekuasaan di Golkar," kata Alvin.
Saya rasa ini perlu dilakukan dalam waktu dekat supaya tidak ada kesan bahwa Airlangga ini memonopoli bursa ketum golkar di Munas mendatang," tuntas Alvin.
KEYWORD :Majelis Etik Partai Golkar Munas Partai Golkar
