Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Putranya Mohammed bin Salman (Foto: Hassan Ammar/AP)
Sana`a, Jurnas.com - Ulama dan Kementerian Wakaf Yaman mengutuk pembatasan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah Yaman.
Menteri Wakaf Yaman, Najib al-Aji mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menolak menanggapi korespondensi Yaman mengenai upaya koordinasi dalam memfasilitasi peziarah yang hendak menunaikan kewajiban agamanya tahun ini.
Ia menambahkan, Pemerintah Keselamatan Nasional mengecam pembatasan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi pada jemaah Yaman.
Menurut Wakil Menteri Wakaf Yaman, Fuad Naji, pembatasan Saudi termasuk menolak untuk menanggapi paspor yang dikeluarkan di ibukota Sana`a, menutup Bandara Internasional Sana`a dan membuka hanya satu persimpangan ke Yaman.
Mufti Sham al-Din Sharaf al-Din dari Yaman mengatakan mempolitisasi haji digunakan pemerintah Arab Saudi terhadap lawan-lawannya di Yaman, Palestina, Irak dan Libya.
Ulama terkemuka mengecam Riyadh karena menormalisasi hubungan dengan Israel dan menangkap para ulama. Ia mengatakan, pemerintah semacam itu tidak memiliki mandat mengendalikan Masjidil Haram di kota Mekah Saudi, merujuk pada ketidakmampuan Saudi dalam pengelolaan haji.
Arab Saudi menyelenggarakan ziarah haji sebagai pemelihara situs-situs paling suci Islam di kota-kota Mekah dan Madinah.
Namun, pertanyaan serius muncul tentang kompetensi pemerintah Saudi untuk mengelola ritual haji setelah dua insiden mematikan pada September 2015.
Lebih dari 100 jamaah kehilangan nyawa mereka setelah jatuhnya konstruksi crane besar-besaran ke Masjid Agung Mekah. Sekitar 4.700 orang juga tewas, menurut angka yang dibocorkan Iran.
Tergantung pada kebangsaan jemaah haji, biaya haji ribuan dolar per orang. Haji dan Umrah merupakan 20 persen dari PDB non-minyak terkait Arab Saudi.
Bulan lalu, majalah Amerika, Foreign Policy, mengatakan, kebijakan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mendorong kelompok besar Muslim di seluruh dunia untuk memboikot Haji tahun ini, menyusul kekhawatiran Riyadh menggunakan pendapatan dari ziarah digunakan untuk kepentingan perang di Timut Tengah.
Arab Saudi dan sejumlah sekutu regionalnya meluncurkan kampanye yang menghancurkan terhadap Yaman pada Maret 2015, ketika Salman hanyalah menteri pertahanan kerajaan, dengan tujuan membawa pemerintah mantan presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi kembali berkuasa dan menghancurkan Houthi Gerakan Ansarullah.
Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata yang bermarkas di AS (ACLED), sebuah organisasi penelitian konflik nirlaba, memperkirakan bahwa perang yang dipimpin Saudi telah merenggut nyawa lebih dari 60.000 warga Yaman sejak Januari 2016.
Pada akhir April, Grand Mufti Sadiq al-Ghariani Libya mendesak umat Islam untuk tidak bepergian ke Arab Saudi untuk berziarah lebih dari satu kali, mengatakan kerajaan menggunakan pendapatan haji untuk melakukan kejahatan terhadap sesama Muslim.
Arab Saudi Politisasi Jemaah Haji Mohammed bin Salman Yaman