Selasa, 15/06/2021 13:45 WIB

Pengadilan Siap Sita Aset Presiden PKS Sohibul Iman Cs

Lima elite PKS, Sohibul Iman, Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, dan Abdi Sumaithi selaku tergugat dalam kasus melawan Fahri Hamzah mangkir saat dipanggil Juru Sita PN Jakarta Selatan.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief menyampaikan surat permohonan siita aset dan daftar objek sita kepada PN Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Jakarta, Jurnas.com - Lima elite PKS, Sohibul Iman, Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, dan Abdi Sumaithi selaku tergugat dalam kasus melawan Fahri Hamzah mangkir saat dipanggil Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Atas dasar itu, Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief menyampaikan surat permohonan siita aset dan daftar objek sita kepada PN Jakarta Selatan, Senin (22/7).

"Dengan demikian Juru Sita tinggal melakukan verifikasi aset sebelum mengeluarkan Penetapan Sita kemudian aset tersebut akan dilelang dan dibayarkan kepada klien kami," kata Mujahid di PN Jakarta Selatan.

Mujahid dalam berkasnya membawa daftar aset pribadi kelima orang tergugat, diantaranya aset bergerak dan aset tetap. Sayangnya, Mujahid enggan merinci, meski aset-aset tersebut telah diverifikasi awal dan siap dieksekusi.

Menurutnya, sesuai ketentuan hukum acara, penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning. Setelah adanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.

"Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang aset para tergugat," terangnya.

Mengenai memori peninjauan kembali yang telah dikirimkan tergugat kepada Mahkamah Agung, Mujahid menegaskan, upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali tidak bisa menghalangi pelaksanaan putusan.

“Seperti pernah kami sampaikan bahwa nenurut pasal 66 ayat (2) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan,” jelasnya.

Selain itu, setelah dipelajari ternyata dalam PK yang dilayangkan Sohibul Iman cs tidak mendasarkan ada bukti baru (Novum). “Artinya Sohibul Iman cs sudah tidak memiliki bukti lagi yang bisa membantah argumentasi Fahri Hamzah bahwa dirinya dan kawan-kawannya telah melakukan perbuatan melawan hukum,” tambah tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet.

Ia menambahkan, Sohibul Iman cs melalui kuasa hukumnya juga telah keliru menyebutkan bahwa hakim melampaui kewenangannya hanya dengan alasan hakim mengabulkan gugatan provisional yang menyebut kata "apapun".

"Karena putusan provisi yang menyebutkan kata "apapun" bukanlah masalah yang relevan dengan teori kewenangan hakim,” tutup Slamet.

TAGS : Presiden PKS Sohibul Iman Fahri Hamzah




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :