Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif
Teheran, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, pembatasan perjalanan Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan terhadap diplomat Iran dan keluarga mereka yang tinggal di New York pada dasarnya tidak manusiawi.
"Ini jelas bukan tindakan yang bersahabat. Ini sama dengan memperlakukan anggota misi dan keluarga mereka tidak manusiawi. Tetapi bagi saya itu baik-baik saja karena saya tidak punya pekerjaan di mana pun selain tiga bangunan," kata Zarif kepada wartawan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (17/7) waktu setempat.
Gedung Putih membatasi perjalanan Zarif dan keluarganya ke markas PBB, misi PBB Iran, kediaman duta besar PBB untuk Iran, dan bandara John F. Kennedy.
Sebelumnya, pada Senin (15/7), PBB pada menyatakan keprihatinan tentang pembatasan tersebut.
"Sekretariat sadar akan pembatasan perjalanan yang diberlakukan negara tuan rumah pada personil misi permanen Iran ke PBB. Sekretariat berhubungan erat dengan misi permanen AS dan Iran ke PBB mengenai masalah ini dan telah menyampaikan keprihatinannya kepada negara tuan rumah," ujar wakil juru bicara PBB Farhan Haq.
Teheran mengatakan pembatasan yang diberlakukan pada Zarif, yang melakukan perjalanan ke markas PBB dan misi Iran atau kediaman duta besar PBB Iran, tidak akan mempengaruhi jadwal kerjanya.
"Menempatkan pembatasan pada kehadirannya (Zarif) di beberapa jalan di New York tentu tidak akan mempengaruhi jadwal kerjanya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Moussavi.
Akhir bulan lalu, pemerintahan Presiden AS, Donald Trump mengancam akan memasukkan daftar hitam Zarif.
AS mengklaim membatasi perjalanan Zarif dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian 1947 dengan PBB.
Satu sisi, AS diharuskan mengizinkan akses ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diplomat asing di bawah perjanjian kantor pusat PBB tahun 1947.
Pembatasan itu terjadi di tengah memanasnya hubungan Washington dan Teheran, yang bermula saat AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada 2015, dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.
Sementara itu, Zarif berbicara di forum politik tingkat tinggi tentang pembangunan berkelanjutan di PBB, ia mengatakan bahwa AS melancarkan terorisme ekonomi paling brutal kepada warga sipil Iran demi mencapai tujuan politiknya.
"Rakyat kamu menjadi sasaran terorisme ekonomi paling brutal, dengan sengaja menargetkan warga sipil tak berdosa untuk mencapai tujuan politik yang tidak sah. Sanksi ekonomi ekstrateritorial yang melanggar hukum yang dijatuhkan AS pada Iran yang melanggar resolusi Dewan Keamanan 2231, merupakan ancaman terbesar bagi tercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Iran dan banyak tetangga kami," kata Zarif.
"Terlepas dari hambatan besar yang disebabkan oleh sanksi unilateral yang melanggar hukum, Republik Islam Iran telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pemberdayaan dan kesetaraan rakyat," tambahnya.
AS meninggalkan kesepakatan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, meskipun perjanjian itu didukung Dewan Keamanan PBB dalam bentuk Resolusi 2231.
Di bawah kesepakatan itu, Iran setuju untuk membatasi aspek-aspek tertentu dari program nuklirnya yang damai dengan imbalan penghapusan sanksi terkait nuklir.
Mohammad Javad Zarif Pembatasan Perjalan Iran Amerika Serikat
