KPK Tetapkan Bupati Bengkalis Tersangka Suap Infrastruktur

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sebagai tersangka suap atau gratifikasi proyek multi years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kebupaten Bengkalis.

"Sebagai Bupati Bengkalis diduga menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait proyek tahun jamak jalan Duri-Sei Pakning," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5).

Proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning merupakan salah satu dari 6 paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar.

Proyek pembangunan ini sempat dimenangkan oleh PT CGA, namun kemudian dibatalkan oleh Dinas PU Kabupaten Bengkalis dengan alasan bahwa PT CGA diisukan masuk daftar hitam Bank Dunia.

"PT CGA menerima surat pembatalan penyedia barang dan jasa (SPPBJ)," kata Syarif.

Tak puas, PT CGA melayangkan gugatan. Di tingkat kasasi Juni 2015, Mahkamah Agung memutuskan PT CGA menenangkan gugatan terhadap Dinas PU Kabupaten Bengkalis dan berhak melanjutkan proyek tersebut.

Pada Februari 2016, tepatnya sebelum menjadi Bupati Bengkalis, Amril diduga telah menerima uang sebanyak Rp2,5 miliar untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning. Tak sampai di situ, diduga terjadi pertemuan setelah Amril resmi menjadi orang nomor satu di Bengkalis.

"Dalam pertemuan itu, PT CGA meminta tindak lanjut agar AMU segera menandatangani kontrak, dan AMU menyanggupi untuk membantu," kata Syarif.

Setelah ada kesepakatan, dalam rentang Juni dan Juli 2017, Amril diduga menerima Rp3,1 miliar dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) dari pihak PT CGA. Penyerahan uang itu diduga untuk memuluskan proyek yang akan digarap oleh PT CGA yakni peningkatan jalan Duri-Sei Pakning.

"Sehingga total tersangka AMU diduga menerima uang setidak-tidaknya Rp5,6 miliar sebelum ataupun saat menjadi Bupati Bengkalis," pungkas Syarif.

Amril dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEYWORD :

Kasus Korupsi Bupati Bengkalis Korupsi Infrastruktur

Jamal Musiala Jadi Target Utama City di Bursa Juni

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Cukai Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Duga Ihsan Yunus Ikut Proyek APD Covid-19 di Kemenkes

Xavi Sebut Kekalahan Barca gegara Wasit Tak Becus

Dari Tilang Gage Lebaran 2024 mencapai Rp4,3 Miliar

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar