Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jakarta, Jurnas.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Ibu Rachmawati Soekarnoputri soal pengangkatan Kapolri di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sangat kurang elok, tidak memahami konteks, terlalu melebar, dan penuh syak wasangka.
"Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Ibu Rachma sering membuat pernyataan yang kurang simpatik," ujar Hasto di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Hasto mengatakan, Rakyat tentu mencatat bagaimana Ibu Rachma sering tidak tepat di dalam memahami harapan rakyat terhadap sosok pemimpin bangsa.
"Terbukti Pak Jokowi selalu dipilih rakyat dari walikota, gubernur, dan terpilih sebagai presiden secara sah melalui dua kali pemilu dimana rakyat benar-benar berdaulat," jelas Hasto.
Ia mengingatkan kembali bagaimana kepemimpinan transisi antara Gus Dur dan Megawati saat itu dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Terjadi krisis multidimensional terjadi. Semua persoalan krisis finansial, ekonomi, politik, sosial, dan bahkan ancaman desintegrasi terjadi.
"Pak Amien Rais sangat paham terhadap apa yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan Ibu Rachma saat itu? Praktis tidak ada," ucap Hasto.
Pada akhirnya, Hasto menilai semua krisis bisa diselesaikan dengan baik karena Megawati taat konstitusi dan menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan kebijakan MPR. Sebab saat itu kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Oleh sebab itu, Hasto meminta semua pihak melihat dengan jernih apa yang terjadi dengan dualisme kepemimpinan Polri saat itu, antara Pak Bimantara dan Pak Chaerudin.
Ketika Ibu Megawati mengukuhkan kembali Pak Bimantara, kata Hasto, posisi Mega telah dikukuhkan terlebih dulu oleh MPR sebagai Presiden. Tujuannya pun sangat jelas, menghentikan keresahan internal Polri.
"Soliditas Polri sangatlah penting di dalam menciptakan rasa aman dan ketentraman masyarakat, terlebih menghadapi situasi politik saat itu seperti konflik di Maluku," jelas Hasto.
Hasto juga menilai tuduhan pembangkangan yang dikatakan Rachmawati juga tidak terbukti. Sebab tidak pernah ada perintah pelantikan Kapolri, karena itu di luar kewenangan Megawati sebagai wapres.
"Langkah yang paling bijak, sebaiknya Ibu Rachmawati melihat ke dalam, melakukan otokritik, daripada memerkeruh suasana," kata Hasto.
Ia pun menilai ucapan Rachmawati kurang pas, dan tidak melihat persoalan bangsa dengan jernih. "Selama ini rakyat juga mencatat, bagaimana pandangan politik Ibu Rachma selalu tidak tepat," tu tas Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.
Rachmawati Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Polri Megawati Gus Dur
