Marlen Sitompul | Senin, 11/02/2019 12:44 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tindak kejahatan suap bawahannya di Lapas. Sebab, praktek kotor penjaga lapas sudah lama terjadi.
Demikian disampaikan Anggota
Komisi III DPR Muhammad Syafi`i, kepada wartawan, Jakarta, Senin (11/2). Menurutnya, praktek suap penjaga Lapas bukan lagi rahasia umum.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sejumlah praktek kotor dalam lapas, mulai dari uang suap ketika keluarga napi melakukan kunjungan di hampir seluruh lapas di Indonesia.
"Artinya sangat terbuka kemungkinan penyimpangan yang terjadi di lapas atas sepengetahuan, jika tidak ingin disebut atas seizin kalapas. Kemudian kanwil kemenkumham tingkat provinsi dan sampai tingkat kementerian. Jadi jelas siapa yang harus diganti," tegasnya.
Hal ini diungkapkan Syafii menanggapi ramainya pemberitaan terkait kasus yang menyeret dirjen lapas Sri Puguh Budi Utami. Dimana, kasus tas Louis Vuitton dari mantan kalapas Sukamiskin Wahid Husen untuk Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utami menambah daftar panjang buruknya penjaga lapas di tanah air.
Kata Syafii, baik buruknya penjaga lapas akan sangat ditentukan oleh pimpinan dalam hal ini
Kemenkumham. Sebab, meski peraturannya kurang bagus, jika ditangan orang yang baik prakteknya akan bagus.
"Kiat mau salahkan siapa? Sipir ada kalapas. Kalapas ada kanwil kemenkumham. Kanwil diangkat oleh kementerian. Dari mana kita mau salahkan," tegasnya.
Diketahui, kasus Tas Louis Vuitton yang menyeret nama Dirjen Lapas masuk dalam dakwaan Jaksa KPK dalam sidang di pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. Wahid Husen terjaring OTT KPK akhir tahun lalu karena menerima suap dari sejumlah narapidana korupsi.
KEYWORD :
Suap Lapas Sukamiskin Kemenkumham Komisi III DPR
