Fahri: Elite PKS Bikin Malu, Lebih Baik Mundur

Jakarta - Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah mempermalukan partai, apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Hal itu terkait pembangkangan hukum atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrach.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, elite PKS tidak patuh terhadap putusan pengadilan soal ganti rugi immateril sebesar 30 Miliar yang sudah inkrach.

"Jangan bikin malu partai (PKS) karena mengakui putusan Mahkamah Agung saja tidak mau," kata Fahri, ketika dikonfirmasi, Jakarta, Senin (28/1).

Semestinya, kata Fahri, elite PKS patuh terhadap hukum. Sebab, hal itu guna menjaga nama baik dan marwah partai menjelang kontestasi Pemilu 2019.

"Nanti orang bilang, partai macam apa ini, kok pimpinan partainya tidak mau menghormati putusan Mahkamah Agung, tidak mau mengaku hukum yang sudah inkrach," tegasnya.

Untuk itu, kata Fahri, guna menjaga nama baik partai, maka sejumlah elite PKS yang terlibat dalam kasus tersebut sebaiknya mengundurkan diri dari struktur pimpinan partai.

"Dari pada majelis partai rusak, wajah mereka rusak, maka lebih baik mereka mundur secara sukarela," kata salah satu penggagas GARBI itu.

Diketahui, dengan ditolaknya Permohonan Kasasi PKS oleh Mahkamah Agung, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dapat dilaksanakan, yang salah satu amarnya adalah mewajibkan PKS membayar ganti kerugian immaterial kepada Fahri Hamzah sebesar 30 milyar.

Fahri sendiri berkali-kali mengatakan bahwa dana Rp30 milyar tersebut tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya melain untuk kepentingan kader PKS untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku elite PKS.

KEYWORD :

Presiden PKS Sohibul Iman Fahri Hamzah

Prabowo penasaran dengan Ilmunya Cak Imin

Setelah terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Cak Imin di DPP PKB

Kejagung Periksa Dua Pejabat PT Timah Terkait Korupsi

KPK Sebut Biaya Distribusi APD di Kemenkes Melebihi Batas Standar

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

Dissenting Opinion, MK Nyatakan Pemilu Ulang Sejumlah Daerah

MK Tak Temukan Korelasi Bansos dengan Kenaikan Suara di Pilpres 2024

Kementan Latih Petani Muda Asean Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan