Selasa, 27/02/2024 07:05 WIB

Kerawanan Pemilu 2019 Versi Menko Polhukam Wiranto

Pemilu serentak 2019 berpotensi kerawanan antar pendukung pasangan capres-cawapres dan calon legislatif (Caleg) yang bertarung. Ada beberapa faktor potensi kerawanan pada Pemilu 2019.

Menko Polhukam, Wiranto

Jakarta - Pemilu serentak 2019 berpotensi kerawanan antar pendukung pasangan capres-cawapres dan calon legislatif (Caleg) yang bertarung. Ada beberapa faktor potensi kerawanan pada Pemilu 2019.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, salah satu faktor potensi kerawanan karena politik identitas dan berita hoax. Dimana, politik identitas dan hoax bisa terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2019.

"Ada potensi kerawanan, politik identitas kerawanan itu pada saat kampanye atau pasca (pemungutan suara)," kata Wiranto, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Persiapan Penyelenggara Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurutnya, seluruh warga negara harus tetap menjaga dan mewaspadai terjadinya potensi kerawanan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

"Hoax dan propaganda, ini susah, karena kemampuan kita melawan hoax sudah ada tapi belum cukup," katanya.

Untuk itu, lanjut Wiranto, jika ada berita yang tidak masuk akal sebaiknya mengkonfirmasi secara langsung kepada sumbernya dan jangan mudah percaya terhadap informasi yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Jangan langsung dipercaya, dan para pejabat temen-temen daerah yang kita-kira difitnah dengan hoax segera jelaskan ke publik," tegas mantan Ketum Partai Hanura itu.

Kata Wiranto, perilaku kandidat yang negatif juga bisa menjadi salah satu potensi kerawanan. Hal itu jika kandidat yang bertarung pada Pemilu 2019 tidak menaati aturan yang berlaku.

"Saking semangatnya menang lupa aturan jadi nekat, nggak boleh kampanye nekat, nggak boleh bawa atribut nekat, ini kan urusannya dengan polisi," terangnya.

Politik uang, lanjut Wiranto, juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Sebab, politik uang dapat merusak sistem demokrasi di tanah air.

"Money politics, serangan fajar serangan senja ini masih subur di daerah penghasilan masyarakatnya rendah. Paling tidak kita bisa jelaskan ke masyarakat jangan diterima yang seperti itu karena akan mengganggu proses demokrasi," kata Wiranto.

TAGS : Pemilu 2019 Menko Polhukam Wiranto Politik Identitas




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :