Rabu, 09/10/2024 16:02 WIB

Suap Meikarta, Nasib Lippo Group di Ujung Tanduk

KPK telah mengantongi sejumlah bukti dugaan keterlibatan Lippo Group dalam kasus suap perizinan Meikarta. Bukti dugaan keterlibatan Lippo Group diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi.

Lippo Group

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi sejumlah bukti dugaan keterlibatan -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group dalam kasus suap perizinan Meikarta. Bukti dugaan keterlibatan -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, berdasarkan rangkaian pemeriksaan 40 saksi dan tersangka oleh penyidik KPK, semakian memperjelas dugaan keterlibatan -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group dalam kasus suap yang menjerat sejumlah pejabat di pemerintahan kabupaten Bekasi itu.

Apalagi, kata Febri, penyidik KPK telah memiliki bukti percakapan antara petinggi -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Percakapan itu diduga terkait pembahasan perizinan proyek Meikarta.

"Bagaimana kesepakatan komitmen fee dan apa yang akan dikerjakan," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11).

Atas dasar itu, kata Febri, penyidik KPK telah mengambil sampel suara Neneng untuk keperluan penyidikan soal sumber uang suap Meikarta yang diduga berasal dari -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group selaku korporasi.

Nantinya, sampel suara Neneng akan dicocokkan dengan percakapan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini petinggi -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group. "Untuk sampel suara tentu ada banyak hal yang akan digali nantinya," katanya.

Untuk itu, Febri mengingatkan semua pihak untuk bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang berjalan di KPK. Menurutnya, sikap koperatif akan membantu dan meringankan baik yang perorangan maupun yang korporasi.

"Jadi jika ada sangkalan-sangkalan sebenarnya KPK tidak akan terlalu terpengaruh karena banyak bukti yang kami miliki termasuk bukti-bukti elektronik," tegasnya.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group dan kantor pemerintahan kabupaten Bekasi. Bahkan, kediaman CEO -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group -decoration:none;color:red;font-weight:bold">James Riady turut digeledah penyidik KPK.

Diketahui, KPK baru-baru ini memang tengah gencar menelusuri sumber uang suap Meikarta, yang diduga berasal dari -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group. Tercatat, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah petinggi -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group, yakni Direktur Operasional -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group Billy Sindoro, CEO -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group -decoration:none;color:red;font-weight:bold">James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.

Kemudian Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni dan Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi.

Teranyar, giliran Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono diperiksa penyidik. Melalui Hartono, penyidik lebih banyak mengonfirmasi soal asal uang hingga proses penyuapan.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Selain Billy dan Neneng, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

KEYWORD :

Lippo Group Suap Meikarta James Riady -




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :