Selasa, 11/05/2021 14:34 WIB

Fahri Bongkar Angka Kemiskinan Era Jokowi

Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah bicara soal angka kemiskinan era pemerintahan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat luncurkan Buku Berjudul Mengapa Indonesia Belum Sejahtera

Jakarta - Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah bicara soal angka kemiskinan era pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti apa sebetulnya angka kemiskinan di Indonesia pasca pemerintahan Jokowi?

Fahri mengatakan, DPR seharusnya lebih kritis melihat bagaimana teori cara membaca statistik yang benar dalam angka kemiskinan di tanah air. Hal ini sangat diperlukan, agar DPR tidak tertipu dengan statistik yang diajukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Saya kira pemerintahan Jokowi ini lebih kurang sensitif, daripada zaman Pak SBY dulu. Kalau Pak SBY itu sudah sadar tentang 40 persen itu, sehingga total kemiskinan di Indonesia, 100 juta itu sebenarnya lebih mendekati kebenaran, daripada menyebut dibawah dua digit," kata Fahri, usai peluncuran buku berjudul "Mengapa Indonesia Belum Sejahtera" di ruang Abdoel Moeis, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/8).

Lanjut politisi dari PKS itu, cara membacanya adalah ada indeks kerawanan dan ada indeks kedalaman (deep index). Indeks kerawanan itu menjelaskan bagaimana orang Indonesia sebenarnya merata dalam garis kemiskinan yang jumlahnya sekitar 100 juta orang.

"Sehingga keluar dari garis kemiskinan itu bukan suatu persoalan yang mudah. Jadi ada orang yang terjebak kemiskinan itu dari generasi ke generasi, tanpa tahu caranya bagaimana keluar dari garis kemiskinan itu, dan itu terjadi di Indonesia," terangnya.

Untuk itu, kata Fahri, harus ada keberanian untuk mendobrak dengan membangun indiktor baru, supaya lebih jujur dalam membaca situasi dan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

"Kalau pertanyaan, memang saya ingin menggugat banyak indikator lama. Tapi kalau pernyataan, ya memang tadi kalau fakta-faktanya menyebutkan bahwa cara kita melihat kemiskinan, bahwa cara kita melihat kesejahteraan itu sebenarnya ngawur. Misalnya, menggunakan Gross Domestic Bruto/GDB untuk rakyat otomatis jadi lebih sejahtera. bohong," tegasnya.

Sebab dalam GDB itu, tambah Anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, yang dihitung adalah total dari barang dan jasa, tanpa menghitung pemanfaatannya, tanpa menghitung efeknya kepada manusia, tanpa menghitung apakah itu menghilangkan jarak dan ketimpangan?

"Misal ada orang asing datang ke desa-desa kita, membongkar tanah kita atas nama investasi. Dalam GDB itu sebagai progres, itu adalah elemen of growth. Tapi, faktanya ini merusak. Nah, kita harus punya statistik yang bisa memantau bahwa pengerusakan adalah pengerusakan, bukan sesuatu yang terus menerus diapresiasi," cetusnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Fahri adalah indikator kemiskinan. Konsumsi karbohidrat sebagai alasan untuk menghitung kemiskinan itu, sungguh kejam. Karena rakyat Indonesia dihitung dari mereka mengkonsumsi kalori 2100 kalori per kapita per-hari.

"Itu baru kalori, bagaimana dengan yang lain? Sementara kebutuhan pokok manusia itu berkembang, dan pengeluarannya itu semakin banyak. Bagaimana kita menggunakan indikator yang dipakai seperti itu di abad sekarang ini?" tegasnya.

Fahri Hamzah meluncurkan sebuah buku berjudul "Mengapa Indonesia Belum Sejahtera?". Ide awal buku tersebut muncul dari kegelisahan sejak lama terhadap situasi dan kondisi bangsa saat ini.

"Pada tahun ke-4 sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat, saya perlu meninggalkan warisan tentang tugas yang saya jalani, dan ini baru buku pertama dari beberapa buku berikutnya dengan tema sama," kata Fahri.

Dalam acara peluncuran itu, buku dibedah oleh ekonom Fuad Bawazier, Guru Besar IPB Rokhmin Dahuri dan Tenaga Ahli Kesra DPR RI Gianto. Dalam diskusi yang dimoderatori Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay terungkap bahwa terdapat kesalahan umum dalam memandang dan memahami persoalan kemiskinan di Indonesia.

Diantaranya soal garis batas kemiskinan yang labil dan sangat memungkinkan pemerintah melakukan "lying by statistics" atau pembohongan publik melalui data statistik.

Diketahui, Fahri Hamzah telah menulis empat judul buku sebelumnya yang berhubungan dengan fungsi dan tugasnya saat itu ketika menjabat posisi di berbagai komisi. Tercatat buku sebelumnya berjudul "Negara, Pasar dan Rakyat", “Demokrasi, Transisi Korupsi", "Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat", dan "Kemana Ujung Century".

TAGS : Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Peluncuran Buku




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :