Marlen Sitompul | Jum'at, 22/06/2018 11:15 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria
Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi semestinya lebih sensitif dan hati-hati dalam mengambil kebijakan. Hal itu agar tidak menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (22/6). Menurutnya, pemerintah dalam mengambil kebijakan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Seharusnya pemerintah, presiden (Jokowi) lebih sensitif, lebih hati-hati menyikapi masalah yang ada di masyarakat," kata Riza.
Hal itu menyikapi pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai
Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) oleh
Mendagri Tjahjo Kumolo.
Kata Riza, wajar jika publik menaruh rasa curiga atas pelantikan
Pj Gubernur Jabar dari pejabat Polri aktif. "Kami jadi curiga kelihatan sekali ada perencanaan, ada rekayasa, ada maksud tertentu," kata Riza.
Diketahui, secara mendadak
Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Komjen M Iriawan sebagai
Pj Gubernur Jawa Barat. Meskipun dihujani kritik, pelantikan tetap dilaksanakan.
Padahal beberapa bulan sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto,
Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Tito Karnavian sudah menyatakan tidak akan mengangkat Komjen M Iriawan sebagai
Pj Gubernur Jawa Barat.
Keputusan pembatalan diumumkan setelah Presiden Jokowi dipermalukan oleh Ketua BEM UI Zaadit Taqwa dengan aksi kartu kuningnya. Aksi tersebut dilakukan dengan salah satu tuntutannya adalah menolak rencana pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai
Pj Gubernur Jawa Barat.
KEYWORD :
Pilgub Jabar Mendagri Komjen Iriawan Pj Gubernur