Imam Desak Pembahasan RUU Terorisme Dipercepat

Jakarta - Berbagai kasus teroris yang kembali muncul seperti penyerangan di Mako Brimob, Depok Jawa  Barat dan terakhir kasus bom bunuh diri gereja di Surabaya, menjadi momentum untuk mempercepat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) sebab sudah berkali-kali ditunda.

Makanya segera dipercepat supaya Indonesia memiliki payung hukum dan pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi jelas.

Demikian ditegaskan Anggota DPR RI Imam Suroso kepada pers Senin (14/5/2018) bekaitan munculnya beberapa kasus teror di Surabaya dan penyerangan Mako Brimob serta penyergapaan kepada terduga teroris di Cianjur, Jawa Barat.

Menurut mantan Perwira Polisi  terakhir berpangkat Komisaris Polisi ini, ke sepuluh napi teroris (napiter) Mako Brimob yang diduga sebagai otak penyerangan dalam tragedi Mako Brimob harus dibina khusus. Mereka sudah tega membunuh petugas dengan alasan apapun, apalagi ISIS  sudah menyatakan bertanggungjawab.

“Artinya mereka sudah super jahat. Indonesia kalau dimasukin kelompok seperti ini dan tidak bisa dibina, korbannya rakyat banyak. Kalau tidak dibina khusus, bisa menjadi bencana yang lebih dahsyat bisa seperti Suriah,” tandas politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jateng ini.

Khusus penanganan kerusuhan di Mako Brimob meski Polisi ada korban 5 orang, Imam mengapresiasi langkah Polri yang tidak bertindak represif. Langkah akomodatif itu semata-mata untuk menghindari korban yang lebih banyak. Meski demikian kepada napiter yang diduga menjadi otak penyerangan harus dibina khusus, kalau tidak bisa tetap  harus ditindak lebih tegas.

“Sama Polisi saja berani, apalagi dengan rakyat, bisa jatuh korban yang lebih banyak lagi. Napiter itu sudah dicuci otaknya oleh ISIS. Ke depan, mereka harus ditahan secara khusus dengan petugas khusus pula, sebab mereka sangat berbahaya,” jelas mbah Roso panggilan akrab Imam Suroso.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi III DPR Terorisme

Mengejutkan! Tom Cruise Breakdance dan Split di Pesta Ulang Tahun Victoria Beckham

Fahri Hamzah Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai

Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun