Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima aspirasi masyarakat Bombana dengan Komnas HAM
Jakarta - Di tengah pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi, masyarakat Bombana justru mengalami penindasan dengan perampasan tanah seluas 70.000 hektar oleh konglomerat asing.
Pimpinan DPR menyesalkan sikap pemerintah yang seolah-olah tutup mata atau membiarkan terjadinya pengambilalihan tanah adat masyarakat oleh para asing, di Bombana, Sulawesi Tenggara.Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah dengan mudah membiarkan para cukong asing menjadikan masyarakat hanya sebagai sekrup.Baca juga :
Menangi Pilpres Turki, Fahri Hamzah Ingin Presiden Indonesia Terpilih di 2024 Mirip Erdogan
"Mereka dengan kuasa uangnya mau menjadikan perkebunan dan sebagainya dengan mengabaikan rakyat, jadi mereka mendikte masyarakat. Jadi masyarakat itu hanya menjadi sekrup para pengusaha," kata Fahri, usai menerima aspirasi masyarakat Bombana di ruang kerjanya, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3).
Menangi Pilpres Turki, Fahri Hamzah Ingin Presiden Indonesia Terpilih di 2024 Mirip Erdogan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Komnas HAM