Rabu, 17/12/2025 13:48 WIB

Dirjen Minerba Adukan Perusahaan Batu Bara Nakal ke KPK

Redaksi | Jum'at, 16/03/2018 03:44 WIB






Dikatakan Laode, koordinasi Itu dilakukan guna meminimalisir praktik tersebut. Selain itu, KPK juga bakal mengawal penerapan harga batu bara tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot dan jajarannya. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut.

Salah satu yang dibahas terkait perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan kecurangan. Kecurangan itu disampaikan Ditjen Minerba dalam laporan tersebut.

‎Dikatakan Laode, Ditjen Menirba dalam pertemuan tadi melaporkan bahwa ada perusahaan yang membeli batu baru untuk kepentingan dalam negeri. Akan tetapi sebagian dialihkan untuk kepentingan ekspor.

"Ternyata dari laporan tadi itu ada juga yang pura-pura beli untuk kepentingan dalam negeri tapi dibocorkan sebagian untuk kepentingan ekspor," ungkap Laode usai melakukan pertemuan dengan Gatot, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Menurut Laode, pihaknya akan menggelar rapat khusus mengenai pelaksanaan aturan penerapan harga batu bara yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1.395 Tahun 2018 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Perdagangan.

Keputusan baru itu merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pemerintah melalui aturan itu mematok harga `spesial` batu bara bagi pemenuhan kebutuhan di dalam negeri sebesar US$70 per ton, sementara untuk ekspor sesuai dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang ditetapkan setiap bulannya.

Dikatakan Laode, koordinasi Itu dilakukan guna meminimalisir praktik tersebut. Selain itu, KPK juga bakal mengawal penerapan harga batu bara tersebut.

"Kami akan rapatkan di KPK. Agar tujuan pemerintah untuk elektrifikasi ini jalan dengan baik dan tidak terjadi gagal pasok (batu bara)‎. Kami bicara dua hal, pertama soal harga batu bara yang dua harga, yang satu untuk kepentingan ekspor, satu lagi untuk kepentingan dalam negeri. Karena KPK mengusulkan itu maka KPK mengawal," tandas Laode.

KEYWORD :

Dirjen Minerba KPK Perusahaan Nakal




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER