Minggu, 13/07/2025 21:59 WIB

MPR Sebut Demokrasi Mahal Penyebab Praktek Kotor

| Kamis, 15/03/2018 07:06 WIB


Mantan Menteri Kehutanan itu mengatakan, KPK berhak menentukan kapan akan mengumumkan status tersangka seseorang, termasuk calon kepala daerah.

Ketuam MPR Zulkifli Hasan hadiri Milad ke-54 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Sportarium Arena UMY Yogyakarta, Rabu (14/3).

Yogyakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menekankan komitmen bersama untuk membenahi praktek demokrasi yang mahal di dalam negeri.

"Perlu ada perubahan mendasar sistem demokrasi kita agar tak lagi mahal dan bisa hadirkan kepala daerah yang jujur, bersih dan berintegritas," tegasnya di sela-sela menghadiri Milad ke-54 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Sportarium Arena UMY Yogyakarta, Rabu (14/3).

"Kalau hulunya sudah bersih maka korupsi pun terkikis habis. Maka demokrasi kita pun akan hadirkan kesejahteraan untuk rakyat," sambungnya.

Selain itu, ia menegaskan tak boleh ada intervensi dari pihak manapun terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewenangannnya mengumumkan penetapan tersangka.

Mantan Menteri Kehutanan itu mengatakan, KPK berhak menentukan kapan akan mengumumkan status tersangka seseorang, termasuk calon kepala daerah.

"Menetapkan tersangka itu sepenuhnya kewenangan KPK. Tidak boleh ada intervensi apapun," tegas Ketua Dewan Partai Amana Nasioanl (PAN) itu.

Demikian disampaikan menyikapi ratusan calon kepala daerah, gubernur dan lain-lain yang kena tangkap tangan (OTT). Dengam sistem demokrasi yang mahal ini, kata Zul, kita belum punya jalan keluar. Bagaimana kandidat itu cari uang yang sah menurut peraturan perundang undangan.

"Kalau di Amerika Latin,  runnig untuk eksekutif dan legislatif ditanggung oleh negara biayanya. Promosi iklan, saksi diambil alih oleh negara.  Tentu kalau ada yang korupsi ditangkap," katanya.

KEYWORD :

Warta MPR KPK Demokrasi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER