Marlen Sitompul | Selasa, 23/01/2018 17:22 WIB
Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris
Jakarta - Komisi I DPR meminta direksi dan dewan pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik (LPP RRI) bekerja profesional dan menjadikan lembaga radio milik negara itu berkelas internasional.
Anggota
Komisi I DPR Charles Honoris mengaku, hasil kerja manajemen
RRI tak sesuai dengan aset dan anggaran yang dimiliki. Belum lagi anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya mencapai Rp 1 triliun.
"Melihat aset yang dimiliki sangat tidak pantas target
RRI ke depan hanya biasa-biasa saja. Menurut saya harus ada langkah yang lebih lagi. Saya belum lihat ada langkah-langkah yang bisa mentransformasi
RRI menjadi lembaga radio sekelas yang kita inginkan," kata Charles, mencecar direksi dan dewas LPP RII, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/1).
Charles pun membandingkan pendengar radio milik swasta Elshinta yang memiliki pendengar lebih dari 2,4 juta orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendengar
RRI sangat jauh sekali yang hanya 75 ribu orang.
"Saya belum melihat adanya program-program ke depan yang bisa ikut mendukung industri musik nasional misalnya. Kita ingin melihat
RRI seperti BBC. Saya ini pendengar radio setiap hari. Tetapi saya lebih sering di wawancara
RRI Pro 3 dibanding mendengar
RRI nya sendiri" katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu berpesan agar pada tahun 2018 ini, dengan infrastruktur yang lebih besar, dengan aset triliunan yang dimiliki
RRI lompatannya tak bisa normatif lagi.
"Masa
RRI kalah dengan radio daerah seperti Radio Banten. Kita ingin melihat
RRI sebagai alat negara bisa mendodorng kepentingan negara," tegasnya.
Sehingga bangsa ini bisa melihat 2019 nanti
RRI bisa jadi lembaga radio sekelas internasinal. Dia berharap tahun depan pendengar
RRI bisa mencapai 1 juta orang.
"Bagaiamana mungkin kalau pendengar 75 ribu bisa mendorong ideologi Pancasila misalkan. Bagaimana
RRI bisa melawan radikalisme, dan lain-lain. Angka-angka jangan ngibulin kita. Kita mau angka pendengar dari 75 ribu ke 1 juta orang tahun depan," katanya.
Hal senada disampaikan anggota
Komisi I DPR Evita Nursanty. Menurutnya,
RRI sudah tidak mampu lagi bersaing dengan radio lain. Di internal direksi dan dewas
RRI, kata Elvita, cukup banyak isu-isu di
RRI yang mencemaskan sepanjang tahun 2017.
"Isunya macam-macam. Ada terkait transparansi sehingga di demo karyawan, ada yang usia dirut yang katanya sudah melewati usia pensiun. Terus ada yang namanya peringkat dari Nielsen yang jauh menurun, itu yang kita baca dan dengar baik di media online maupun di media sosial," ucapnya.
Sementara, Anggota Dewas Freddy Ndolu mengatakan, batas usia pensiun direktur utama
RRI masih dalam tahap pembahasan dewas. Namun menurutnya usia direktur utama
RRI masih berlaku hingga 2021.
"Karena terkait PNS yang jelas 58 tahun. Kita direksi dan dirut non PNS. Artinya sejak terpilih sampai batas akhir masa bakti akan tetap bertugas. Dewas juga melihat perfomance dari dirut
RRI masih dibutuhkan," katanya.
KEYWORD :
Komisi I DPR RRI Charles Honoris