Sidang Komisi Rekomendasi (foto: Humas PBNU)
Mataram – Komisi Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama membahas enam rekomendasi penting untuk pemerintah. Keenam rekomendasi tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kesejahteraan, penanggulangan radikalisme, sosial dan kesehatan, pendidikan, politik dalam negeri dan internasional, dan perdamaian Timur Tengah.
“Keenam persoalan tersebut dibahas untuk mengerucutkan tema besar Munas dan Konbes NU di NTB ini,” kata pimpinan sidang Komisi Rekomendasi Masduki Baidlowi, di Pondok Pesantren Darul Falah, Bengkel, Nusa Tenggara Barat, Jumat (24/11).
Sidang rekomendasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU KH Arifin Junaidi, dan Ketua PP Fatayat NU Anggia Ermarini.
MUI Minta Masyarakat Hormati Putusan Munas NU
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya menyinggung radikalisme sebagai persoalan pelik yang sedang dihadapi oleh masyarakat, serta harus dipikirkan tindak pencegahannya. Sebab bila dibiarkan, hal itu akan berdampak pada munculnya gerakan-gerakan radikal.
“Bagi saya, penting untuk memahami persoalan radikalisme ini dari berbagai sisi, baik itu ekonomi, tataran sosial, dan lain sebagainya,” ujar Gus Yahya.
Dia mengatakan sering melihat adanya upaya propaganda radikal di berbagai kanal media. Kelompok radikakl, menurutnya, kerap kali menghadirkan dalil-dalil al-Quran dan Hadis sebagai pembenaran atas tindakannya.
Munas NU Konbes Bahtsul Masail
