Hakim Vonis Eks Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur 3,5 Tahun Bui

Jakarta ‎- Majelis hakim pada Pengailan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan‎ terhadap mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Dwi Widodo.

Hakim menyatakan, Dwi terbukti secara bersalah dan meyakinkan menerima suap Rp 524 juta dan voucher hotel senilai Rp 10 juta. Uang itu diberikan sebagai imbalan atau fee atas pengurusan calling visa.

Dwi diketahui mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen/ persyaratan terhadap warga negara asing yang mengajukan permohonan calling visa di KBRI Kuala Lumpur. Para pemohon merupakan warga asing yang berasal dari negara-negara rawan.

Tak hanya itu, Dwi juga dinyatakan terbukti menerima uang berjumlah 63.500 ringgit Malaysia dari Satya Rajasa Pane. Uang itu diberikan sebagai imbalan pembuatan paspor dengan metode Reach-Out.

Dwi dalam jabatannya mempunyai kewenangan untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan pembuatan paspor untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Akan tetapi dalam penyidikan, staf KBRI menyerahkan sebagian uang ringgit Malaysia yang diterima dari Dwi kepada KPK.

Atas perbuatan itu, Dwi dinilai terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata ketua majelis hakim Diah Siti Basariah saat membacakan amar putusan terdakwa Dwi di pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai perbuatan Dwi tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, perbuatan Dwi telah menurunkan citra Bangsa Indonesia di luar negeri.

"Terdakwa sopan selama persidangan, mengakui kesalahan, dan belum pernah dihukum," tutur hakim menjelaskan hal yang meringankan.

KEYWORD :

Kasus Korupsi Dwi Widodo

RUU KUHAP memiliki 1.676 DIM, Substansi Dibahas Sesuai Klaster

Rudianto Lallo Harap MK Tak Buat Putusan Kontroversi di Masyarakat

Napoli Pasang Harga Selangit, Galatasaray Tetap Kejar Osimhen

KPK Sita Uang Rp10 Miliar Terkait Korupsi EDC BRI Rp700 Miliar

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Wilayah Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual

KPK Periksa Direktur Keuangan PT ASDP Terkait Korupsi