
Komisi V berfoto bersama Kementerian usai mengesahkan anggaran di ruang rapat kerja (Foto: Humas DPR)
Jakarta - Komisi V DPR RI mengesahkan alokasi anggaran mitra kerja dalam RAPBN 2018. Diharapkan seluruh Kementerian dan Lembaga dapat mengelola anggaran yang telah disahkan secara efisien.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, pihaknya memberikan persetujuan untuk mitra kerja Komisi V, seluruh fraksi menyatakan persetujuan pembahasan anggaran yang sudah dibahas bersama."Namun ada catatan dari Fraksi Gerindra yang menyatakan tidak persetujuan terhadap kebijakan FLPP menjadi subsidi selisih bunga," kata Fary, saat Raker di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/10.Hal ini dikarenakan, lanjutnya, kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selisih bunga dinilai akan sangat mempengaruhi target pencapaian perumahan dan akan menjadi beban bagi pemerintahan mendatang.Baca juga :
Gus Muhaimin Pimpin Rapat Perdana Pansus Haji
"Seperti alokasi untuk embung itu masih bisa ditunda, tetapi kalau sudah banjir rob, rumah warga rusak, tambak rusak, tanggul rusak, ini bisa meninggalkan persoalan ekonomi berkelanjutan, sehingga perlu menjadi prioritas," kata politikus PKS itu.Sebelumnya, telah ditetapkan alokasi anggaran Kementerian PU-PR pada tahun 2018 sebesar Rp 107,3 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 48,2 triliun, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sebesar Rp 5,14 triliun, BMKG sebesar Rp 1,7 triliun, Basarnas sebesar Rp 2,2 triliun, dan Bapel-BPWS sebesar Rp 242 Milyar.
Gus Muhaimin Pimpin Rapat Perdana Pansus Haji
Warta DPR Komisi V DPR Anggaran 2018