
Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan (Foto: Humas DPR)
Palembang - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI ke Provinsi Sumatera Selatan Hafisz Tohir meminta penguatan Perbankan Indonesia, khususnya pada konsorsium BUMN Karya yang saat ini masih memiliki modal sangat kecil.
Hal itu diungkapkannya saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Karya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pengawasan APBN di BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), khususnya PT. SMI dan LMAN atas pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya yang memiliki panjang keseluruhan 21,39 km dan perkembangan pembangunan Venue Asian Games di Jakabaring Sport City yang dibiayai APBN sebesar Rp 68 triliun.Hafisz mengapresiasi kinerja para stakeholder terkait dalam menyelesaikan beberapa pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Menurutnya sudah cukup optimal, namun ia menilai, perlu ada penguatan perbankan Indonesia."Konsorsium daripada BUMN Karya kita itu modalnya masih kecil sekali, oleh karena itu harus kita pikirkan ke depan, bagaimana menggarap infrastruktur ini. Tetapi tidak mengharuskan kita mengikutsertakan PMN yang diserahkan pada BUMN tersebut, karena APBN kita sangat terbatas," papar politisi Partai Amanat Nasional ini di Palembang, Senin (16/10).Baca juga :
DPR Dukung Penuh Target Indonesia Bebas TBC 2029
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin mengaku sangat bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan seluruh pembanguna Infrastruktur yang ada saat ini, menurutnya pembangunan Jakabaring Sport Center dan LRT merupakan pembangunan sarana olah raga terbesar dan berstandar Internasional juga nyaman bagi atlet yang nantinya akan bertanding di April 2018 mendatang.Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank. Berpacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, anggaran PMN terealisas sebesar Rp 71,93 triliun.
DPR Dukung Penuh Target Indonesia Bebas TBC 2029
Warta DPR Komisi XI DPR Palembang