Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengajak seluruh negara untuk kembali berpikir secara multilateral dalam menyikapi dinamika global, khususnya dalam bidang perdagangan, keuangan, dan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya memfungsikan kembali lembaga-lembaga internasional seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia sesuai mandat awal pembentukannya.
“Saya mengajak semua negara untuk berfikir secara multilateral. Saatnya WTO membuktikan diri bahwa mereka duduk untuk kepentingan internasional,” ujar Said dalam pernyataan resminya, di Jakarta, Rabu (23/7).
Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi sejak perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China pada 2018. Menurutnya, kebijakan sepihak AS dalam memberlakukan tarif terhadap banyak negara menunjukkan gejala mengarah pada tatanan internasional yang tak beraturan.
“Lucu sekaligus sedih, tidak ada satupun negara yang membawa kasus ini ke sidang WTO. Semua ramai-ramai berunding dengan AS dengan posisi tawar yang lemah. Jadinya bukan berunding, tetapi mengiba belas kasih,” sindir Said.
Padahal, kata Said, semangat awal pendirian GATT, yang kemudian berkembang menjadi WTO pada 1995, adalah untuk mendorong perdagangan bebas secara adil dengan prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang setara. Ia mengingatkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, awalnya dipaksa untuk ikut serta dalam sistem perdagangan bebas, meski harus terseok-seok menghadapi dominasi negara maju.
“Negara-negara berkembang seperti Indonesia ‘babak belur’, seperti pertarungan Daud dan Goliat di gelanggang perdagangan bebas, karena ketimpangan kualitas produk, harga, dan kapasitas produksi,” katanya.
Namun seiring waktu, banyak negara berkembang berhasil bangkit. Ia mencontohkan Vietnam, Thailand, Indonesia, hingga China yang kini justru menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan internasional. Pada 2024, nilai perdagangan global China mencapai USD 6,164 miliar, mengalahkan AS yang sebesar USD 5,424 miliar.
Ironisnya, kata Said, ketika produk-produk manufaktur AS kalah bersaing dan neraca perdagangannya defisit, negara itu justru berbalik memberlakukan tarif secara sepihak, melanggar prinsip dasar perdagangan bebas yang selama ini mereka gaungkan.
“Ini jelas menyalahi ‘rukun iman’ perdagangan bebas, yakni perdagangan tanpa hambatan tarif. Kenapa WTO diam?” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Ia mempertanyakan fungsi aktual lembaga-lembaga internasional tersebut, yang seolah hanya aktif jika mendukung kepentingan negara-negara besar, namun bungkam ketika kepentingan mereka terganggu.
“Diamnya WTO makin menegaskan bahwa kelembagaan WTO hanya diperlukan bila sejalan dengan kepentingan negara-negara maju seperti AS. Bila tidak sejalan, tidak diperlukan lagi,” ujarnya.
Said menilai, jika lembaga-lembaga seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia sudah tak lagi mampu menjalankan fungsinya secara adil, maka lebih baik dibubarkan saja. “Daripada keberadaannya seperti tidak ada. Buat apa kita iuran ada WTO, IMF dan Bank Dunia kalau nyatanya malfunction, malah habiskan biaya tiada guna,” tegasnya.
Meski demikian, ia masih menyisakan harapan. Menurutnya, jika dunia internasional masih menganggap penting keberadaan lembaga-lembaga tersebut, maka perlu ada komitmen kolektif untuk menguatkan dan menyempurnakan kembali perannya.
“Kalau kita memandang penting, masih ada secercah harapan. Mari kita bergandengan lebih erat, membulatkan tekad, kuatkan dan sempurnakan kembali WTO, IMF dan Bank Dunia sebagai jalur penyelesaian internasional yang lebih adil,” pungkasnya.
KEYWORD :Banggar DPR Said Abdullah Kebijakan Tarif AS Salahi Prinsip Multilateral Bangga Minta Bubarkan I
