Seorang penduduk setempat menjual beras dan biji-bijian di pasar jalanan di Port-au-Prince, Haiti, 19 Februari 2019. Foto: Reuters
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah diminta untuk segera merevisi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras agar lebih berkeadilan bagi seluruh pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen.
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet mengatakan, hal itu penting lantaran harga gabah di tingkat petani sekarang telah menembus angka Rp7.000 per kilogram, jauh di atas asumsi dasar perumusan HET yang berlaku saat ini.
Harga beras premium rata-rata sudah mencapai Rp16.602 per kilogram, dan beras medium menyentuh Rp14.317 per kilogram. Padahal, HET yang berlaku saat ini masih Rp14.900 untuk beras premium dan Rp12.500 untuk beras medium.
“Jika tidak segera disesuaikan, kebijakan HET ini justru bisa merugikan petani sebagai produsen dan pedagang sebagai pelaku distribusi, sementara konsumen juga tetap menanggung harga mahal akibat gejolak pasar yang tidak dikendalikan dengan adil,” kata Slamet dalam keterangan resmi, Selasa (22/7).
Dia juga meminta agar kebijakan pangan, terutama dalam hal penetapan HET responsif terhadap dinamika harga di lapangan. Revisi HET harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data terbaru agar tidak terjadi distorsi harga yang memperlebar kesenjangan antar pelaku usaha pangan.
Terlebih, belum lama ini, ditemukan beras oplosan di mana beras medium dan premium dicampur lalu dijual dengan label menyesatkan merupakan.
Slamet menekankan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak bisa ditoleransi.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Tindakan mengoplos beras adalah kejahatan yang merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pangan. Pemerintah harus memberikan sanksi pidana yang tegas untuk memberi efek jera,” tegasnya.
“Kebijakan pangan yang berkeadilan harus dimulai dari niat politik yang kuat untuk melindungi semua pihak secara proporsional, yaitu petani tidak dirugikan, pedagang tidak ditekan, dan konsumen tidak dibebani,” imbuh Slamet.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV HET beras Slamet petani
