Menteri HAM RI, Natalius Pigai bertemu dengan Menteri Keadilan Thailand, Tawee Sodsong, di Kantor Kementerian Keadilan Thailand pada Senin, 21 Juli 2025.
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai melakukan pertemuan dengan Menteri Keadilan Thailand, Tawee Sodsong, di Kantor Kementerian Keadilan Thailand, Bangkok pada Senin, 21 Juli 2025.
Pertemuan tersebut salah satunya membahas inisiatif Indonesia untuk membentuk organisasi kerjasama para Menteri di negara-negara ASEAN yang menangani bidang pembangunan HAM.
“Sebagai yang pertama di ASEAN memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia maka kami mengambil inisiatif untuk mengajak para menteri yang menangani hak asasi manusia untuk bergabung dalam suatu wadah bersama. Langkah ini kami mulai membicarakannya dengan Thailand dan tentu berikutnya dengan negara-negara ASEAN yang lain,” ungkap Natalius dalam keterangannya.
RUU KUHAP Harus Melindungi Hak Asasi Manusia
Dia menjelaskan wadah para menteri yang menangani HAM di negara-negara ASEAN merupakan hal yang strategis sebagai bagian dari upaya bersama untuk sama-sama memajukan peradaban HAM di kawasan dan dunia internasional.
Lebih dari itu Indonesia mengambil inisiatif pembentukannya karena ASEAN punya kontribusi besar dalam rangka stabilitas dan peradaban dunia. .
RUU KUHAP Harus Melindungi Hak Asasi Manusia
Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki potensi masalah-masalah substantif yang sama dari aspek kemanusiaan..
Seperti, hubungan antara bisnis dan HAM, HAM dan pembangunan, HAM dan lingkungan hidup, HAM dan sosial budaya serta sipil politik, HAM dan migrasi serta HAM dan tata keadilan dan perdamaian.
“Jika wadah ini terbentuk maka kita mulai menyamakan persepsi, merumuskan visi bersama, menyatukan langkah, untuk sama-sama membangun peradaban HAM. Dan Indonesia tentu menjadi pemimpinnya baik di kawasan, regional maupun global. Kita harus memulainya dari sekarang,” tegas Natalius.
Dalam kerangka itu pada kesempatan yang sama Natalius juga merencanakan adanya agenda bersama para menteri dalam pertemuan yang akan digelar di Indonesia pada tahun 2026. Selain Thailand, Menteri HAM juga akan melakukan kunjungan yang sama ke Laos, Kamboja, Vietnam serta negara-negara ASEAN yang lain.
“Kalau bisa tahun ini inisiatif ini sudah kita sampaikan ke semua menteri yang menangani urusan HAM di kawasan ASEAN. Tahun depan kita bisa merancang pertemuan di Jakarta. Artinya Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus inisiator pertemuan,” tukasnya.
Bagi Natalius Hak Asasi Manusia memiliki nilai strategis dalam upaya bersama negara-negara ASEAN untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia sebagaimana mandat UUD 1945. Termasuk ikut mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tampil di level dunia sebagai pemimpin yang unggul dan prominen dalam diplomasi internasional.
“Sebagai prajurit Presiden Prabowo saya ikuti langkah beliau. Kita memulainya dari dapur kita di level ASEAN terlebih dahulu, baru Asia Pasifik lalu global internasional. Itu visi jauh ke depannya. Forum bersama para menteri ini akan jadi cikal bakal langkah-langkah besar ke depan dalam konteks meningkatkan kualitas pembangunan Hak Asasi Manusia,” pungkas Natalius sambil mengingatkan pesan yang disampaikan Presiden Dewan HAM PBB yang mengharapkan agar negara-negara ASEAN membangun persatuan dalam rangka memajukan pembangunan ham.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keadilan Thailand menyambut positif langkah Menteri HAM tersebut sekaligus memberi apresiasi atas terbentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Indonesia sudah punya langkah maju telah membentuk kementerian hak asasi manusia. Itu sangat luar biasa dan tentu inisiatif baik yang diusulkan dalam rangka kerjasama yang positif membangun HAM di kawasan ASEAN kita sambut baik dan dukung. Kami sendiri akan menindaklanjuti hal tersebut melalui bagian departemen Hak Asasi Manusia di Kementerian Keadilan,” pungkasnya.
KEYWORD :Menteri HAM Natalius Pigai Hak Asasi Manusia ASEAN
