Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni
Jakarta, Jurnas.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan kenaikan anggaran hingga sebesar Rp18,5 triliun pada 2026 usai pagu indikatif mereka turun drastis hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.
Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Narendra Jatna mengatakan pagu indikatif anggaran Kejagung 2026 hanya sebesar Rp8,9 triliun dalam rapat di Komisi III DPR, Senin (7/7). Jumlah itu menurut dia turun drastis dari anggaran Kejagung pada 2025 sebesar Rp24,2 triliun.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan bahwa setiap usulan anggaran akan dilihat secara objektif, terutama jika didasari kinerja yang terbukti dan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami di Komisi III selalu terbuka untuk mendalami usulan anggaran dari mitra kerja, apalagi jika didasarkan pada kinerja yang terbukti dan kebutuhan yang nyata. Dalam hal ini, Kejagung kami nilai punya rekam jejak yang positif,” kata Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (9/7).
“Tahun lalu saja Kejagung berhasil pulihkan dan cegah kerugian negara lebih dari Rp26 T. Belum lagi tahun ini, kita lihat banyak kasus besar berhasil dibongkar, termasuk penyitaan aset senilai Rp11,8 T dalam kasus korupsi tata niaga minyak goreng. Ini kerja besar yang tidak bisa dilakukan tanpa dukungan anggaran yang memadai,” tambah Sahroni.
Sahroni juga menyoroti pentingnya pemerataan dukungan anggaran hingga ke daerah, mengingat praktik korupsi di tingkat lokal masih kerap terjadi dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Apalagi praktik korupsi di daerah masih sangat marak, modusnya semakin lihai dan sulit diendus. Dan di sanalah masyarakat paling merasakan dampaknya, banyak proyek daerah yang jadi mangkrak. Maka dari itu, kita harus pastikan aparat penegak hukum di daerah juga dibekali dengan anggaran dan fasilitas yang memadai, dari level Kejati sampai Kejari,” demikian Sahroni.
KEYWORD :Komisi III DPR Ahmad Sahroni Sahroni Penambahan Anggaran Kejagung Prestasinya Kejagung Nyata
