Rakor evaluasi pendidikan karakter di Kemenko PMK (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyatakan tugas pendidikan karakter bukan semata berada di satuan pendidikan. Lebih jauh dari itu, pendidikan karakter membutuhkan sinergi seluruh pihak.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, mengatakan bahwa pembangunan karakter tidak bisa lagi berjalan sektoral maupun parsial. Dalam menghadapi disrupsi teknologi, perubahan sosial, hingga budaya digital yang cepat, pendekatan kolektif menjadi kunci.
"Pendidikan karakter tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Ini adalah tanggung jawab kolektif lintas sektor, lintas institusi, dan seluruh ekosistem bangsa termasuk keluarga, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil," kata Warsito pada Rabu (9/7).
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Rusprita Putri Utami, menjelaskan bahwa pendekatan karakter di satuan pendidikan kini mengacu pada delapan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam rapor pendidikan.
Selain indeks karakter, penguatan iklim kebhinekaan, inklusivitas, serta indeks keamanan satuan pendidikan menjadi indikator penting. Program karakter juga diarahkan untuk mendukung pilar-pilar pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya PN 1, 4, 7, dan 8.
Dari Kementerian Agama, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan, Mastuki, menekankan pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilai universal seperti toleransi, nasionalisme, dan anti kekerasan.
Dia juga menyoroti pelatihan kepemimpinan bagi rektor PTKN dan kepala kantor wilayah, serta penguatan bimbingan keluarga sakinah.
"Survei indeks karakter siswa madrasah aliyah menunjukkan peningkatan nilai gotong royong, integritas, dan kemandirian," ujar Mastuki.
Sementara itu, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, Sri Handoko Taruna, mengingatkan bahwa tantangan ekstremisme juga menyasar ASN, guru, dan mahasiswa.
Dia menyebut bahwa hampir seluruh kabupaten/kota telah membentuk Peraturan Perundang-undangan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
"Kita perlu adaptasi regulasi agar tetap relevan dengan dinamika generasi saat ini," kata Sri.
KEYWORD :Pendidikan Karakter Kemenko PMK Deputi Warsito
