Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar (Foto: Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong sinergi antarpemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sengkidu, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Kamis (26/6). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.
Menko Muhaimin menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa.
"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan target Indonesia bebas kemiskinan ekstrem pada tahun 2027," kata Menko PM dalam keterangannya.
Kabupaten Karangasem dipilih sebagai lokasi kegiatan karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang produktif.
Meski demikian, Karangasem memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata, pertanian, serta industri kreatif berbasis kearifan lokal, yang perlu diolah secara optimal agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Diharapkan setelah ini muncul langkah-langkah konkrit dan terukur dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Karangasem, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing," ujar Menko Muhaimin.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris mengatakan salah satu praktik baik dari Desa Sengkidu ialah adanya model membangun ekosistem ekonomi pedesaan berbasis pariwisata yang saling menguntungkan semua pihak, baik dari investor/pengusaha, masyarakat dan pemerintah desa.
"Model ini perlu dikembangkan, terlembaga dengan baik agar dapat direplikasikan untuk desa atau daerah lain yang memiliki potensi yang sama," kata Deputi Haris.
Sebagaimana diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan secara terintegrasi.
KEYWORD :Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Karangasem
