Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (PM) Abdul Muhaimin Iskandar, optimistis bantuan sosial (bansos) akan membantu pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, serta mencapai target penurunan kemiskinan nasional hingga lima persen pada 2029.
Menurut Muhaimin atau Gus Imin, membebaskan Indonesia dari kemiskinan ekstrim merupakan tantangan serius mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat bahwa sekitar 5,5 juta penduduk miskin masih tinggal di wilayah perdesaan, yang menjadikan desa sebagai episentrum penting dalam intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan.
"Untuk itu, 200 triliun dana bantuan milik pemerintah akan kita konsolidasikan pada level produktif. Dengan visi, seluruh jenis bansos sampai pada level produktif memberdayakan. Itulah bedanya cara kerja bantuan pemerintah, membutuhkan sinergi, kolaborasi semua pihak," ujar Gus Imin di Bandung, pada Sabtu (21/6).
Turut hadir dalam acara peresmian dengan tema “Penguatan Kolaborasi untuk Pemberdayaan dan Pengurangan Kantong Kemiskinan", kepala desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos), Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara, serta lembaga filantropi Rumah Zakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Imin menekankan pentingnya keterpaduan strategi dan peran aktif semua elemen pemerintahan dalam menanggulangi kemiskinan secara sistemik.
“Strategi utama penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga pilar: pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat; kedua, mendorong peningkatan penghasilan masyarakat; dan ketiga, menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan," kata dia.
Dalam hal ini, lanjut Gus Imin, peran aktif pemerintah daerah, terutama para camat, lurah, dan kepala desa sangat penting, khususnya dalam menjaga akurasi dan pembaruan data DT-SKSEN yang dilakukan setiap triwulan.
Dia juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas program padat karya serta penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes, operasionalisasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan pengembangan koperasi desa.
Acara berlanjut dengan dialog pemberdayaan masyarakat desa, yang melibatkan berbagai narasumber dari lapisan akar rumput hingga kelembagaan.
Diskusi mencakup isu-isu krusial seperti keberhasilan dan tantangan pemerintah desa dan lembaga desa salah satunya BUMDes dalam melakukan program yang beroirentasi pada pemberdayaan masyarakat.
"SPPG juga menjadi contoh konkret bagaimana desa dapat menjadi pusat solusi lokal dalam ketahanan gizi dan pengurangan kemiskinan," tutur Gus Muhaimin.
Puncak kegiatan kunjungan ini adalah peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh BUMDes Niagara. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menko PM, dilanjutkan dengan peninjauan langsung terhadap kesiapan operasionalisasi SPPG. Fasilitas ini dibangun secara mandiri melalui dana BUMDes dan telah mencapai progres fisik sebesar 97%. SPPG dirancang untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat dengan kapasitas hingga 3.600–4.000 penerima manfaat, serta membuka lapangan kerja bagi 47 warga lokal. Pendirian SPPG merupakan langkah konkret desa dalam memperkuat ketahanan gizi sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan kemiskinan multidimensi. Inisiatif kolaboratif seperti di Desa Wangisagara ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai bagian dari strategi nasional pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Di tempat sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Prof. Abdul Haris mendorong sinergi berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kami mendorong sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa, kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi desa lain untuk dapat direplikasikan dalam membangun ekosistem ekonomi pedesaan," tutupnya.
KEYWORD :Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar Bansos Kemiskinan Ekstrem
