Mendikdasmen Abdul Mu`ti dalam kegiatan The Asean Ministers of Education and Higher Education Roundtables di Malaysia (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti membagikan praktik baik dalam menekan angka putus sekolah, saat hadir dalam agenda Asean Ministers of Education Roundtable, di Langkawi, Malaysia pada Kamis (19/6) kemarin.
Dalam sesi utama, Menteri Mu`ti menyambut baik inisiasi bersama para menteri pendidikan di Asean untuk mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS).
Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap hak atas pendidikan bagi semua orang, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi nasional dan selaras dengan kerangka kerja global dan regional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia Asean 2012.
Mendikdasmen mengutip Laporan Pemantauan Pendidikan Global UNESCO 2024, yang menyoroti stagnasi lebih dari 250 juta anak-anak dan remaja putus sekolah.
"Situasi global ini menjadi panggilan kuat bagi kita untuk bertindak. Di wilayah ASEAN, kondisi tersebut merupakan titik balik untuk merefleksikan solusi mendalam berbasis data dan menempuh langkah nyata," kata Menteri Mu`ti.
Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045 untuk menjalankan wajib 13 tahun pendidikan mulai dari anak usia dini demi membangun generasi emas yang unggul.
Pada 2020 lalu, Kemdikdasmen telah memperkenalkan strategi nasional yang merinci kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.
"Upaya ini kami dorong dengan penguatan data. Kami telah meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan data pendidikan yang terintegrasi dengan informasi sosial ekonomi untuk menargetkan penerima Program Indonesia Pintar yang pada tahun 2024 mendukung lebih dari 18,8 juta siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka," kata dia.
Selain itu, seiring dengan pesatnya perkembangan transformasi digital, Kemdikdasmen meluncurkan aplikasi `Rumah Pendidikan`, yakni sebuah aplikasi super yang dapat diakses secara daring dan luring. Bersamaan dengan itu pula, Kemdikdasmen melaksanakan program revitalisasi sekolah.
"Berbagai upaya tersebut menjadi wujud komitmen kami dalam memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan," ujar Mu`ti.
Menyadari berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan pendidikan ini, Kemdikdasmen memperluas layanannya melalui program pendidikan nonformal, seperti pusat pembelajaran masyarakat dan inisiatif kewirausahaan, memberikan dukungan penting kepada anak jalanan, pekerja anak, dan anak-anak yang terkena dampak pernikahan dini atau kerentanan sosial lainnya.
Upaya-upaya ini semakin diperkuat melalui inisiatif seperti Sekolah Rakyat, model sekolah asrama berbasis komunitas, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan holistik bagi anak-anak kurang mampu, terutama di daerah terpencil, sekolah satu atap, operasi sekolah bersama antara tingkat pendidikan yang berbeda (misalnya antara prasekolah dan sekolah dasar), dan program kesetaraan (paket A, B, dan C) untuk pelajar di luar usia sekolah tradisional.
"Indonesia juga secara berkesinambungan memperhatikan perluasan layanan pendidikan kepada anak-anaknya di luar negeri dan terus memperluas pembelajaran jarak jauh dan membuka program sekolah di dalam negeri untuk memastikan lokasi geografis tidak menghalangi akses ke pendidikan," kata Mu`ti.
Indonesia memandang Rencana Strategis Pasca-2025 Asean Socio-Cultural Community (ASCC) sebagai kerangka kerja penting untuk memajukan pendidikan, perlindungan sosial, dan inklusi dengan cara yang lebih terintegrasi dan berwawasan ke depan di seluruh wilayah Asean.
KEYWORD :Mendikdasmen Abdul Mu`ti Angka Putus Sekolah
