Para aktivis 1998 lintas organisasi, dalam hal ini Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, KA KBUI 98, mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menyebut peristiwa pemerkosaan massal 1998 tidak pernah terjadi dan hanya rumor belaka. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Para aktivis 1998 lintas organisasi, dalam hal ini Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, KA KBUI 98, mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menyebut peristiwa pemerkosaan massal 1998 tidak pernah terjadi dan hanya rumor belaka.
Fadli Zon diminta meminta maaf secara terbuka atas ucapannya tersebut. Selain ahistoris, pernyataan tersebut juga melukai para korban pemerkosaan massal yang turut menimpa etnis Tionghoa tersebut.
“Nah ini kami mengecam ya, ini tidak main-main, lewat pernyataan hari ini, ini tidak berhenti hanya di sini ini akan menular kepada seluruh teman-teman daerah, seluruh teman-teman aktivis tahun 1998 yang terlibat pada tahun 1998 saat ini sudah marah dan sangat kecewa,” tegas Mustar Bonaventura, salah seorang aktivis 98 dari Kampus UKI saat jumpa pers di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6).
Dia menegaskan, peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1988 bukanlah rumor semata. Akan tetapi, peristiwa tragis itu benar-benar terjadi di era orde baru (orba).
“Menurut saya harusnya kalau kemudian negara tidak mampu menangkap atau kemudian menjelaskan siapa pelaku, siapa orangnya yang melakukan pemerkosaan pada peristiwa tahun 1998 ya janganlah kemudian membuat rasa luka yang menurut kami, adalah menyakitkan. Ini sama halnya negara tidak mampu memberikan rasa keadilan malah justru membuat rasa luka itu jauh lebih pedih,” sesal Aktivis Pena 98 ini.
Mustar menjelaskan, setidaknya ada tiga indikator nyata bahwa tragedi pemerkosaan massal 1998 itu benar-benar terjadi. Pertama, pidato Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang mengutuk keras peristiwa pemerkosaan massal 1998.
“Kedua, seingat kita pada tahun 1998 itu lahir ada satu Komnas Perempuan. Inisiasi lahirnya Komnas Perempuan itu dasarnya adanya pemerkosaan massal ini, kekerasan seksual pada perempuan pada saat itu, maka lahirlah ide dan gagasan melahirkan Komnas Perempuan,” tegas Mustar.
Ketiga, kata Mustar, adanya hasil investigasi tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait peristiwa pemerkosaan massal 1998.
“Ini jelas semua sejarah detail,” cetusnya.
Atas dasar itu, Mustar menegaskan Menbud Fadli Zon harus bertanggungjawab atas ucapannya karena membuat luka yang semakin dalam bagi para korban peristiwa yang tidak manusiawi itu. Menurutnya, salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah Fadli Zon harus dipecat dari jabatannya.
“Dan kita minta Presiden Prabowo menghentikan secara tidak terhormat Fadli Zon, pecat! Ini betul, ini Menteri Sotoloyo, Menteri Sotoloyo yang asal jeplak,” pungkasnya.
Sementara itu, Aktivis 98 Jimmy Fajar alias Jimbong memberikan ultimatum keras kepada Menteri Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Dan apabila Fadli Zon tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan geruduk, kami akan kepung Kementerian Kebudayaan sebagai bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap perjanjiannya dia,” tegas Jimbong.
Aktivis 1998 memberikan waktu selama 30 hari ke depan kepada Menbud Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka, terhitung hari ini.
“Bukan klarifikasi. Karena selama ini kan dia (Fadli Zon) hanya mengklarifikasi. Dia selalu membangun narasi-narasi kebohongan terus. Kita bukan minta klarifikasi, tapi kita minta permintaan maaf,” tegas Jimbong.
Di tempat yang sama, aktivis 98 dari Kampus Atmajaya, Alex Leonardo Rumbi menegaskan bahwa ribuan aktivis 98 serta aktivis dari berbagai elemen dan lintas generasi akan mengepung Kantor Kementerian Kebudayaan.
“Jadi Jumat 18 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB. Sekitar 15.000 Aktivis 98 dan aktivis lintas generasi, lintas sektor kepung Kantor Kementrian Kebudayaan. Ayo #SelamatkanSejarahIndonesia,” tandasnya.
Di akhir jumpa pers, Aktivis 98 juga membacakan pernyataan sikap bersama dan menyanyikan lagu Darah Juang. Adapun pernyataan sikap tersebut adalah sebagai berikut:
1. Fadli Zon segera meminta maaf secara terbuka kepada korban kekerasan seksual Tragedi Mei 1998 dan seluruh rakyat indonesia.
2. Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan Fadli Zon dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan karena pernyataannya bertentangan dengan semangat keadilan, kemanusiaan, dan nilai Reformasi.
3. Bila dalam waktu 30 hari sejak siaran pers ini dikeluarkan, Fadli Zon tidak menyampaikan permintaan maaf, kami akan menggelar Aksi Nasional dengan 15 ribu massa di depan Kementerian Kebudayaan dan melakukan mobilisasi aksi serentak di berbagai kota di Indonesia.
KEYWORD :
Aktivis 98 Kementerian Kebudayaan Fadli Zon minta maaf pemerkosaan masal Mustar Bonaventura
