Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Muhammad Haris. (Foto: Fraksi PKS)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Haris, menyayangkan pembatalan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Pasalnya, rencana diskon tersebut telah dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat terdampak oleh kenaikan biaya hidup.
“Kami menyayangkan pembatalan kebijakan diskon tarif listrik ini. Sebab ini adalah kebijakan yang sangat dinantikan oleh rakyat kecil, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” kata Haris, dalam keterangan persnya, Jumat (13/5).
“Banyak masyarakat yang berharap pengurangan beban biaya listrik bisa membantu meringankan pengeluaran rumah tangga mereka,” imbuhnya.
Ia menegaskan, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat harus terus menjadi prioritas utama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memastikan agar program-program Presiden Prabowo yang pro-rakyat dapat terlaksana secara optimal.
“Saya berharap kementerian-kementerian terkait seperti ESDM, Keuangan, hingga Kemenko Perekonomian dapat duduk bersama, menyelaraskan program, dan memastikan tidak terjadi lagi kebijakan yang membingungkan publik,” ungkapnya.
Di samping itu, ia juga menyerukan pentingnya sinergi dan komunikasi publik yang baik antar kementerian agar tidak terjadi perbedaan pernyataan yang kontraproduktif. Haris menilai bahwa narasi kebijakan yang tidak konsisten akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Diskon listrik ini bukan sekadar angka, tetapi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat. Jangan sampai publik justru menjadi bingung akibat perbedaan pernyataan antarpejabat,” tutupnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi XII PKS Muhammad Haris tarif listrik diskon
