Anggota Komisi IX DPR RI dari F-NasDem, Nurhadi
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap rencana anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan tanpa alasan, menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, hal itu lantaran jumlah anggaran yang diberikan untuk menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat fantastis, yakni Rp217,86 triliun.
“Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (12/6).
Nurhadi berharap, anggaran yang besar tersebut dalat digunakan secara amanah, dan jangan sampai ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan.
"Karena rencana anggaran yang sangat besar ini sungguh tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan conflict of interest di dalamnya. Jadi penggunaannya betul-betul harus akuntabel dan kredibel,” ungkapnya.
Selain itu,Nurhadi juga meminta BGN untuk menindak mitra dan petugas SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang nakal sebelum anggaran tahun 2026 terealisasi.
Karena SPPI bekerja dalam program MBG dengan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.
"Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini," kata Nurhadi menambahkan.
Diketahui, Pemerintah sudah mulai menyusun kebutuhan anggaran 98 kementerian dan lembaga (K/L) yang akan melakukan belanja pada tahun depan, dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Adapun posisi teratas dengan anggaran paling jumbo ditempati Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Rp 217,86 triliun, menggeser posisi Kementerian Pertahanan dengan anggaran terbesar di tahun 2025 lalu.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IX Nurhadi Tim Pengawas MBG makan bergizi gratis
