Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menekankan pentingnya akselerasi kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kunci mewujudkan masa depan sejahtera bagi masyarakat Papua Tengah. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan reses Masa Sidang V ke Nabire pada 2–6 Juni 2025.
Yorrys menilai percepatan pembangunan sektor dasar tersebut harus menjadi prioritas utama dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus). Ia mendorong penerapan regulasi berbasis kearifan lokal seperti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) guna memperkuat landasan hukum kebijakan.
“Dengan dukungan anggaran besar dan kekayaan alam yang dimiliki, masa depan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah bisa diwujudkan melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran,” kata Yorrys dalam keterangannya, Kamis (5/6).
Dalam kunjungannya, Yorrys menyerap berbagai aspirasi dari unsur pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga aparat keamanan seperti Kapolda, Kepala BIN Daerah, dan Danrem 173. Ia juga menyoroti dampak konflik keamanan yang terus membayangi masyarakat di wilayah Papua Tengah.
Menurut Yorrys, konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM di sejumlah wilayah seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai telah melumpuhkan aktivitas publik dan menghambat akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.
“Konflik ini membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Sekolah tidak berjalan normal, rumah sakit tidak bisa berfungsi maksimal. Ini bukan hanya persoalan keamanan, tapi juga ancaman terhadap masa depan generasi muda Papua,” ujarnya.
Senator asal Papua Tengah itu menyebut akar persoalan terletak pada ketimpangan pembangunan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), minimnya kesejahteraan, serta belum meratanya distribusi layanan dasar meski anggaran otonomi khusus terus mengalir.
“Banyak pekerjaan rumah yang belum selesai pasca pemekaran wilayah. Pemerataan kesejahteraan dan rasa keadilan yang belum dirasakan masyarakat Papua adalah persoalan akut yang membutuhkan solusi segera,” tegas Ketua MPR For Papua itu.
Terkait pendekatan keamanan, Yorrys meminta pemerintah pusat mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah sebelum mengirimkan tambahan aparat non-organik ke wilayah konflik.
“Pemerintah daerah dan masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi riil di lapangan. Kebijakan keamanan sebaiknya melibatkan mereka secara aktif,” ujar Yorrys.
Ia mendorong seluruh unsur pemerintahan di Papua Tengah untuk bersinergi menyusun rekomendasi kebijakan komprehensif kepada pemerintah pusat demi menyelesaikan konflik dan mempercepat pembangunan yang berkeadilan.
“Pemekaran wilayah seharusnya menjadi jalan keluar untuk menghapus keterisolasian dan membangun peradaban, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” pungkas Yorrys.
KEYWORD :Pimpinan DPD RI Yorrys Raweyai DPD RI Tekan Akselerasi Pendidikan Kesehatan di Papua Tengah
