Ilustrasi logo LPS. (Foto: Tempo)
Jakarta, Jurnas.com - Indonesia dipastikan berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dan tidak bakal alami krisis moneter seperti yang terjadi pada 1997–1998.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mengawal ketahanan ekonomi nasional dengan memanfaatkan seluruh instrumen yang dimiliki, termasuk sistem peringatan dini atau early warning system.
“LPS telah mengembangkan sistem peringatan dini yang memantau kondisi ekonomi dan perbankan secara mendalam dan berkelanjutan. Jadi, peluang untuk terjadi krisis secara tiba-tiba sangat kecil,” kata Purbaya di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).
Selain mengandalkan sistem deteksi dini, KSSK secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk meninjau situasi ekonomi, mengevaluasi kebijakan, dan menyiapkan langkah antisipatif jika ada potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan.
“Kami siap menggunakan seluruh instrumen yang tersedia di LPS, termasuk langkah intervensi dini, serta terus berkoordinasi dengan KSSK guna menentukan respons yang tepat bila muncul potensi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan,” tambahnya.
Sebagai informasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah forum koordinasi antarotoritas di sektor keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Anggota KSSK terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.
Tugas utama KSSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta mencegah dan menangani potensi krisis melalui kolaborasi antarlembaga dalam pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
LPS Krisis ekonomi Indonesia
