Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan secara detail terkait gambaran besar dari pelaksanaan sekolah rakyat.
Penjelasan rinci diperlukan lantaran perjalanan sekolah rakyat itu mulai `berbelok` dari desain awal yang disiapkan pemerintah.
Fraksi PKB MPR : Kehadiran Menko Muhaimin di Pelantikan Paus Leo XIV Mempererat Hubungan RI-Vatikan
Lalu menyampaikan itu saat memimpin rapat dengar pendapat Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI dengan jajaran Kemensos, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Ini kan sekolah rakyat ini sudah banyak disinggung teman-teman, kami ingin mendapatkan gambaran besar atau desain master plane-nya, sekolah rakyat ini kan tadinya kenapa di Kemensos yang kami tangkap adalah karena menggunakan aset-aset yang dimiliki Kemensos," kata Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/5).
Politikus PKB ini menuturkan, sejak awal, Komisi X DPR RI beranggapan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat menggunakan aset Kemensos, seperti balai-balai sosial. Namun, dalam perjalanannya sekolah rakyat itu justru akan dibangun di atas lahan-lahan yang disiapkan setiap daerah.
Tak hanya itu, kata Lalu, Komisi X DPR RI bahkan menerima laporan jika daerah-daerah telah dikirimi surat agar mempersiapkan lahan untuk dibangun sekolah rakyat.
"Dan daerah-daerah ini berlomba-lomba mempersiapkan lahan, ada yang 8 hektare ada yang 10 hektare, dan sebagainya karena mereka dijanjikan menurut surat tersebut dijanjikan untuk dibangun sekolah rakyat, artinya berubah lagi nih dari tujuan awalnya, itu dari sisi fisiknya," kata Lalu.
Selain dari sisi fisik, Legislator dari Fraksi PKB ini mempertanyakan keberlanjutan dari sekolah rakyat nantinya. Lalu meminta kementerian terkait menjelaskan detail `ujung` dari program mulia yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Nah pertanyaan saya keberlanjutannya, keberlanjutan dari sekolah rakyat, ini kan SD, SMP, SMA, kemudian setelah SMA ini mau diapakan, apakah ditampung di dunia kerja atau dilanjutkan lagi sekolah di Universitas dengan biaya gratis seperti konsep awal dari sekolah rakyat, ini perlu kami memperoleh penjelasan," kata Lalu.
Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTT) II) itu mengapresiasi misi Presiden Prabowo yang ingin menghapuskan kemiskinan di Tanah Air melalui sekolah rakyat tersebut.
Namun, Lalu kembali meminta baik Kemensos dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberi penjelasan secara utuh desain akhir dari sekolah rakyat tersebut. Dia ingin mengetahui lebih detail rencana negara terhadap para siswa sekolah rakyat itu.
"Misi dari Presiden ini sungguh sangat mulia sebenarnya supaya anak-anak ini tidak miskin lagi seperti keluarga sebelumnya, ya tentu harus diberikan pekerjaan kemudian apakah negara di situ hadir untuk mempersiapkan itu, jadi mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kemudian langsung dipersiapkan ke dunia kerja, apakah menjadi PNS, atau disalurkan ke perusahaan-perusahaan, nah apakah sampai sejauh itu perncanaan dari sekolah rakyat ini," ucapnya.
Pada rapat itu juga, Lalu menyinggung soal informasi adanya rekrutmen guru hingga kepala sekolah untuk sekolah rakyat. Dia meminta kementerian terkait menjelaskan status dari para guru yang direkrut tersebut.
"Statusnya ini seperti apa, apakah hanya guru sekolah rakyat atau dia PNS, honorer, atau sebagainya, ini perlu kita mendapat penjelasan," kata dia.
Terakhir, Lalu meminta pemerintah melalui Kemensos serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengklarifikasi informasi upaya penggusuran sebuah sekolah SLB di suatu daerah yang sudah bertahun-tahun berdiri dengan dalih untuk membangun sekolah rakyat.
Lalu menekankan, penjelasan rinci dari pemerintah terkait persoalan ini diperlukan karena konsep sekolah rakyat sejak awal hanya menggunakan balai sosial atau aset lain dari Kemensos. Dia mengingatkan pembangunan sekolah rakyat tidak boleh mengorbankan nasib sekolah-sekolah negeri di Tanah Air.
Apalagi, kata dia, tidak sedikit bangunan sekolah negeri di daerah-daerah yang masih perlu perhatian lebih dari pemerintah. Lalu mengingatkan pembangunan sekolah baru membutuhkan biaya yang besar.
"Kami belum pernah mendengar ada pembangunan fisik khusus untuk sekolah rakyat, karena konsepnya dari awal menggunakan balai-balai sosial atau aset-aset yang dimiliki Kemensos," kata Lalu.
"Padahal kalau kita lihat di daerah-daerah banyak sekolah kita ini sekolah negeri yang terbengkalai kenapa mesti bangun baru, gitu loh, kenapa tidak merenovasi, merehabilitasi sekolah-sekolah yang ada, bangun baru kan anggaran baru juga, dan itu tidak sedikit, ini yang perlu kami mendapatkan penjelasan terkait dengan hal ini," imbuhnya menegaskan.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi X PKB Lalu Hadrian Irfani sekolah rakyat Kemensos
