Petani di Kabupaten Jombang, Jawa Timur melakukan panen padi. (Foto: Kementan)
Jakarta, Jurnas.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jika sepanjang Kuartal I Tahun 2025, Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari.
Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau.
Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya.
Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03.
Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan turut menyoroti pentingnya peran perkebunan rakyat dalam pemerataan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan.
Sektor perkebunan, baik milik rakyat maupun swasta, memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola dengan baik.
Akhir Sesi II, IHSG Ditutup Naik 16 Poin
“Petani rakyat kita harus dibantu oleh pemerintah, khususnya dalam bentuk subsidi pra panen seperti pupuk, sarana produksi, dan alat mesin pertanian,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa dukungan tersebut akan meringankan beban produksi petani dan meningkatkan pendapatan mereka, terutama saat harga hasil panen tinggi. Hal ini, lanjutnya, akan berdampak positif terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Daniel juga menyoroti industri hasil tembakau dan industri makanan dan minuman sebagai sektor padat karya yang seharusnya mendapat perlindungan karena erat kaitannya dengan sektor pertanian.
KEYWORD :BPS Petani Perkebunan Rakyat
