Anggota DPR RI Gulam Mohamad Sharon (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Rencana pemerintah melakukan relaksasi ekspor bijih bauksit ditentang oleh anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon.
Menurut Sharon, membuka kembali keran ekspor bijih bauksit justru berpotensi menghambat hilirisasi, serta menggoyahkan kepercayaan investor yang sedang atau akan membangun smelter.
“Kalau ekspor dibuka lagi, kita harus pikirkan ulang. Ini bisa mengulang kesalahan masa lalu, di mana begitu ekspor dibuka, banyak investor membatalkan pembangunan smelter,” kata Sharon dalam keterangannya pada Jumat (2/5).
Legislator NasDem ini menyebut pengalaman serupa pernah terjadi saat larangan ekspor pertama diberlakukan di era Presiden SBY, yang mendorong pembangunan smelter oleh WHW di Kalimantan Barat.
Namun, setelah kebijakan tersebut dilonggarkan, komitmen pembangunan banyak yang terhenti karena lebih menguntungkan menjual material mentah.
“Zaman itu WHW bangun karena ekspor ditutup. Tapi ketika dibuka lagi, banyak yang berhenti membangun karena lebih untung jual bahan mentah. Kalau pola ini terus berulang, investor akan ragu menaruh uangnya di proyek jangka panjang,” ujar dia.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Sharon menyayangkan proyek-proyek smelter yang mandek. Seperti PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera dan PT Sumber Bumi Marau. Dia mempertanyakan urgensi relaksasi ekspor, sementara banyak proyek bahkan belum memulai konstruksi.
“Tiangnya saja belum ada (pembangunan smelter). Kalau mau relaksasi, harus ditinjau ulang apakah sesuai dengan visi dan misi presiden. Jangan sampai relaksasi membuat yang mau komit bangun jadi mundur semua,” dia menambahkan.
Dia menegaskan bahwa solusi dari kondisi saat ini bukan dengan membuka ekspor, melainkan dengan mempercepat pembangunan smelter, memberikan insentif investasi, dan menjamin penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang adil, terutama untuk pelaku usaha lokal.
“Kalau kita mau bentuk ekosistem industri yang sehat, hentikan ekspor, permudah izin, beri ruang dan insentif bagi smelter, serta kawal penerapan HPM agar tambang-tambang lokal tidak ditekan oleh pembeli,” kata dia.
Meski pemerintah menyebut kondisi hilirisasi sudah berada di titik kritis karena penurunan produksi dan belum rampungnya banyak smelter, Sharon menilai ini justru waktu yang tepat untuk menegaskan arah kebijakan nasional.
“Jangan goyah hanya karena prosesnya berat. Kalau kita konsisten, dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi pemain utama industri aluminium, bukan hanya penjual bijih mentah,” tutup dia.
KEYWORD :Gulam Mohamad Sharon Partai NasDem Relaksasi Ekspor Bauksit
