Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Foto: Jurnas/Gery).
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa praktik korupsi di tubuh BUMN tidak bisa dihilangkan tetapi bisa ditekan.
Oleh karena itu, Erick Thohir datang ke KPK untuk berkonsultasi dan membahas soal sistem pencegahan korupsi di BUMN pada Selasa, 29 April 2025 kemarin.
"Di sinilah mengapa kita berkonsultasi, dan sekalian kita akan membuat sebuah sistem yang tadi didukung penuh oleh KPK, dan kami sejak awal Kementerian BUMN juga program bersih-bersih itu kita dorong, sehingga kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi," kata Erick Thohir seperti dikutip Rabu, 30 April 2025.
"Kita menekan, kita tidak menghilangkan karena tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang harus kita bangun," sambungnya.
Dia menambahkan dalam pertemuan tersebut juga turut dibahas mengenai sinkronisasi hukum setelah UU BUMN mengalami revisi.
"Mulai berkonsultasi tapi juga bersinkronisasi dan sehingga nanti ada kesepakatan yang efektif, sesuai dengan perubahan yang adanya kita lihat sekarang ini, UU BUMN sekarang ini," kata dia.
Dalam UU BUMN yang baru, anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (Pasal 9G UU 1/2025).
Dengan aturan ini, mereka tak wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK dan tak bisa dikenakan delik korupsi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya mendukung apa yang menjadi semangat Kementerian BUMN dalam memberantas korupsi.
"Kami selaku lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi pemberantasan korupsi, tentunya akan mendukung supaya jangan ada terjadi suatu peristiwa pidana korupsi di lembaga itu," ucap Tanak.
Dia bilang KPK juga akan memberikan dukungan kepada Kementerian BUMN agar aset-aset negara tak hilang begitu saja akibat kasus korupsi.
"KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini," katanya.
KEYWORD :KPK Menteri BUMN Erick Thohir Korupsi BUMN Pencegahan Korupsi
