Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menyoroti praktik menyontek yang masih marak di satuan pendidikan, sebagaimana hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.
Menurut Menteri Mu`ti fenomena tersebut terjadi karena banyak faktor. Di antaranya bentuk dan model soal yang masih menekankan pada hafalan, alih-alih soal berbasis analisis.
"Bentuk atau model soal masih menekankan pada hafalan yang karena itu mereka menyontek supaya dapat menjawab," kata Menteri Mu`ti dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2025 Pendidikan Dasar dan Menengah di Depok, Jawa Barat, pada Selasa (29/4).
Selain itu, Mendikdasmen menilai tradisi menyontek karena adanya rasa tidak percaya diri pada peserta didik terkait penguasaan materi. Kemudian, ada pula faktor orientasi pendidikan yang masih cenderung kuantitatif.
"Jadi keberhasilan itu diukur dari berapa nilainya, berapa rankingnya dan sebagainya, yang kadang-kadang itu menjadi salah satu dari beberapa sebab kenapa menyontek itu masih cukup tinggi angkanya sesuai dengan survei yang dilakukan oleh KPK," ujar Mendikdasmen.
Karena itu, ke depan pemerintah akan menjadikan survei KPK sebagai landasan dalam memperbaiki sistem pembelajaran. Salah satu strateginya ialah penerapan pembelajaran mendalam (deep learning).
Melalui deep learning ini, soal-soal yang diberikan kepada peserta didik tidak lagi berupa pertanyaan kuantitatif atau hafalan, melainkan pertanyaan berpikir tinggi dan analisis, sehingga tidak memungkinkan siswa menyontek.
"Kemudian juga kami berusaha untuk memperbaiki pendekatan dalam pembelajaran yang lebih berorientasi pada kualitatif, dan ini juga nanti ya perlahan-lahan kita perbaiki," kata Menteri Mu`ti.
KEYWORD :Menyontek Survei KPK Mendikdasmen Abdul Mu`ti
