Kejagung diminta periksa mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.
Jakarta, Jurnas.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta memeriksa sejumlah saksi penting untuk membongkar dugaan keterlibatan “orang besar” terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 yang merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun.
Direkrut Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (Ceri), Yusri Usman mengatakan, Kejagung perlu menjadwalkan pemeriksaan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Menurutnya, pemeriksaan itu penting untuk menelusuri keterlibatan aktor besar termasuk dugaan keterlibatan Thohir bersaudara.
Yusri menilai, keterangan Jampidsus Febrie Adriansyah yang menyimpulkan Thohir bersaudara tidak terlibat dalam kasus ini menjadi prematur.
Itu sebabnya, penting mendengarkan setidaknya 3 saksi penting dengan asumsi kesaksian 9 tersangka tidak siginifikan dan tidak ditemukan bukti baru atau petunjuk lain dari perangkat elektronik yang sudah disita penyidik yang mengarah kepada Thohir bersaudara.
“Seharusnya tim penyidik di Jampidsus segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Juga Mr. James (Febri Prasetyadi Suparta yang diduga orang dekat Boy Thohir) untuk didengar keterangannya,” ungkap Yusri.
Ketika berbicara di berbagai kanal podcast, kata Yusri, Ahok sudah mengatakan punya banyak bukti terkait beberapa pejabat subholding Pertamina yang sudah jadi tersangka diduga punya hubungan dengan pejabat di Kementerian (BUMN).
Untuk itu, keterangan Ahok dinilai penting dan mampu membuka kotak pandora mulai proses promosi dan penempatan orang-orang di jabatan strategis di holding dan subholding Pertamina yang terkait dengan proses bisnis impor minyak mentah, BBM dan LPG serta lainnya.
Boy Thohir Diduga Terlibat Korupsi Pertamina, Prabowo Diminta Copot Menteri BUMN Erick Thohir
Karena itu, lanjut Yusri, pihaknya mengharapkan Ahok jujur dan berani membuka isi pertemuannya dengan orang penting di rumah pengusaha Ricardo Galael pemegang waralaba KFC di Indonesia pada 2022. Konon orang tersebut punya pengaruh kuat di Kementerian (BUMN).
“Konon kabarnya di dalam pertemuan tersebut ada upaya membujuk Ahok untuk tutup mata terhadap proses pengadaan minyak mentah dan BBM serta LPG, tapi informasi yang kami peroleh bahwa Ahok menolak mentah-mentah permintaan itu,” kata Yusri.
“Kami sangat berharap tim penyidik Jampidsus dalam bekerja jangan diintervensi yang bisa membuat arah penyidikan menjadi tidak fokus untuk membuat semakin terang benderangnya konstruksi peristiwa pidananya dan mengungkap siapa-siapa aktor intelektualnya menjadi gelap,” kata Yusri.
Sebelumnya, Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan kepada wartawan bawah Menteri BUMN Erick Thohir dan Garibaldy “Boy” Thohir tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM di PT Pertamina (Persero). Namun, Febrie pada dasarnya tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu dan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.
Nama Erick dan Boy Thohir mencuat setelah pengakuannya bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga tengah malam, sehingga memunculkan spekulasi. Sumber inilah.commenyebut, keterlibatan 2 bersaudara itu diduga mengendalikan para pejabat Pertamina yang sudah menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Berdasarkan informasi sumber inilah.com itu, Boy memgatur para pejabat di Pertamina melalui 2 orang kepercayaannya yakni R. Harry Zunardi alias AI dan Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James. Sebagai informasi, R. Haryy Zunardi alias AI adalah orang yang menggantikan posisi Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Mahaka Media Tbk (ABBA). Dan itu secara resmi setelah Erick diangkat menjadi Menteri BUMN.
Melalui AI tersebut, Boy diduga mengatur 6 pejabat Pertamina yang bertugas menangani masalah impor minyak. “Mereka adalah Riva Siahaan, Yoki Firnandi, Maya Kusmaya, Sani Dinar Saifuddin, Edward Corne, Agus Purwono,” kata sumber inilah.com.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Kemudian, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.
Selanjutnya, dari pihak swasta ada Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Kerry merupakan anak dari Riza Chalid, pengusaha yang dijuluki sebagai The Gasoline Godfather. Bahkan rumah Riza Chalid sempat digeledah dan hasilnya penyidik menyita sejumlah dokumen serta uang senilai Rp 833 juta dan dalam bentuk US$ itu 1.500.
Untuk sementara ini, Kejagung menghitung dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina dengan kerugian negara setidaknya Rp 193,7 triliun. Dugaan korupsi terjadi pada 5 komponen yang menyebabkan kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp 21 triliun.
Seperti analisis PPATK, Kejagung menyebut dugaan korupsi dalam kasus ini di antaranya menyatakan kilang milik Pertamina tak bisa mengolah minyak mentah dalam negeri sehingga harus impor dengan harga digelembungkan. Juga mengimpor bensin RON 90 dengan harga RON 92 dan menjadikannya bensin RON 92 dengan dioplos. Tindakan ini berlangsung dalam kurun 2018-2023.
KEYWORD :Kasus Korupsi Pertamina Dugaan Keterlibatan Thohir Bersaudara Kejagung Periksa Ahok Korupsi Perta
