Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Malacanang di Manila, Filipina, 19 Maret 2024. REUTERS
Manila, Jurnas.com - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengumumkan pemangkasan pajak cukai untuk gas LPG dan minyak tanah, guna meringankan guncangan harga bahan bakar yang dipicu perang AS-Israel terhadap Iran.
"Kami berharap ada hasil baik dari perundingan damai antara AS dan Iran, namun tampaknya mereka gagal mencapai kesepakatan, itulah mengapa kami akan terus membantu rakyat kami," kata Marcos dalam keterangan pers, dikutip dari AFP pada Senin (13/4).
"Kami telah memangkas pajak atas produk minyak bumi yang langsung digunakan rakyat kami dalam kehidupan sehari-hari," dia menambahkan.
Setelah parlemen sebelumnya mengesahkan undang-undang yang memberinya kewenangan untuk menyesuaikan pajak cukai bahan bakar, Marcos menyatakan harga LPG sebagai bahan bakar masak pilihan utama warga Filipina, akan diturunkan sebesar 3,36 peso per kg mulai 14 April.
Adapun harga minyak tanah, yang digunakan oleh keluarga-keluarga kurang mampu untuk memasak, akan turun 5,60 peso per liter.
Marcos juga menyebut rencananya untuk menggelar rapat komite krisis pemerintah pada 14 April guna membahas kemungkinan penyesuaian pajak cukai atas bensin dan solar—bahan bakar utama transportasi umum.
Diketahui, Filipina mendapatkan minyak mentahnya dari Timur Tengah dan mengimpor produk minyak olahan terutama dari kilang-kilang Asia, yang juga bergantung pada minyak mentah yang diangkut melalui Selat Hormuz.
Harga solar di pompa bensin Filipina sejauh ini melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 145 peso per liter sejak perang meletus. Sementara itu, pemerintah pada 7 April melaporkan bahwa inflasi yang dipicu perang menunjukkan harga pangan naik hampir dua kali lebih cepat pada Maret dibandingkan bulan sebelumnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Potongan Pajak Migas Krisis Migas Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
