Kanselir Jerman Friedrich Merz berbicara kepada media di Kanselir di Berlin, Jerman, 21 Juli 2025. REUTERS
Berlin, Jurnas.com - Koalisi pemerintahan Kanselir Jerman Friedrich Merz menyepakati paket bantuan senilai €1,6 miliar atau Rp32 triliun untuk meringankan beban masyarakat akibat lonjakan harga bahan bakar, sebagai bagian dari paket kebijakan pemulihan ekonomi.
Inti dari paket tersebut adalah pemotongan pajak bahan bakar sebesar 17 euro sen per liter selama dua bulan, berdasarkan pengumuman Merz pada Senin (13/4), setelah para pejabat partai bertemu sepanjang akhir pekan untuk mencapai kesepakatan.
Langkah lain yang turut dimasukkan adalah bonus dari pemberi kerja bebas pajak sebesar €1.000 yang akan diberlakukan mulai 2026, sebagaimana dikutip dari Bloomberg.
"Kami tidak bisa menghilangkan semua ketidakpastian akibat gejolak dunia, itulah mengapa langkah ini bersifat terbatas," kata Merz kepada para wartawan di Berlin.
Koalisi Merz berada di bawah tekanan untuk mengendalikan harga bahan bakar dalam jangka pendek, sembari merundingkan serangkaian reformasi dan pemangkasan anggaran secara menyeluruh, di tengah upaya menghidupkan kembali ekonomi yang mandek.
Para pemimpin partai memasuki akhir pekan dalam kebuntuan, dengan sejumlah langkah seperti pajak keuntungan windfall terhadap perusahaan energi dan keringanan pajak bagi para komuter yang menjadi sumber perpecahan di antara pemain kunci koalisi.
Merz yang kembali menyatakan skeptisisme terhadap pajak windfall, menyebut pemerintahnya akan menunggu sinyal dari Komisi Eropa yang tengah mengkaji langkah semacam itu. Menteri Keuangan Lars Klingbeil dari Partai Demokrat Sosial justru mendukung pungutan tersebut.
Koalisi juga berencana memperketat aturan antimonopoli untuk mengawasi kenaikan harga, serta membiayai sebagian paket subsidi bahan bakar melalui kenaikan cukai tembakau yang sebelumnya sudah diumumkan.
Di tengah blokade Selat Hormuz dan gagalnya perundingan damai, para pemimpin Jerman menyebut dampak perang di Timur Tengah akan berimbas jangka panjang terhadap perekonomian negara mereka, terlepas dari bagaimana konflik itu diselesaikan dalam beberapa hari atau pekan ke depan.
"Perang Iran bukan perang kami, tapi itu adalah masalah kami," ujar sekutu konservatif Merz dari Bavaria, Markus Soder, yang memimpin Uni Sosial Kristen.
Krisis ini semakin memperumit tantangan bagi koalisi Merz yang bertekad merombak perekonomian secara menyeluruh pada 2026. Klingbeil menyebut dirinya tengah melangkah maju dengan perubahan pajak penghasilan yang akan berlaku pada 2027, sementara rencana menutup kesenjangan pendanaan yang kian melebar dalam sistem kesehatan Jerman dijadwalkan rampung sebelum akhir bulan ini.
Langkah-langkah itu sekaligus akan menjadi bahan penyusunan anggaran jangka menengah Jerman, ketika defisit sekitar €140 miliar hingga 2029 harus segera diatasi.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Subsidi BBM Jerman Kanselir Friedrich Merz Konflik Timur Tengah
