Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Amelia Anggraini. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak komunitas global menjatuhkan sanksi tegas kepada Israel menyusul serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force ini Lebanon (UNIFIL).
Menurutnya, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Ia menegaskan bahwa prajurit TNI yang bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki perlindungan hukum yang jelas.
“Penyerangan terhadap pasukan perdamaian yang menjalankan mandat PBB merupakan kejahatan perang sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Statuta Roma,” ujar Amelia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4).
Politikus NasDem itu menjelaskan, perlindungan terhadap UNIFIL telah diatur secara eksplisit dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Karena itu, setiap bentuk serangan terhadap pasukan tersebut harus diproses secara hukum dan tidak boleh diabaikan.
Ia menekankan pentingnya hasil investigasi yang tengah berlangsung untuk segera ditindaklanjuti secara konkret, termasuk dengan pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.
“Kita tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum humaniter internasional terjadi tanpa sanksi tegas. Ini harus dikawal bersama oleh komunitas internasional,” katanya.
Amelia juga menyoroti perlunya soliditas global dalam menegakkan hukum internasional agar tidak terjadi impunitas, terutama dalam konflik yang melibatkan banyak negara.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian merupakan bagian dari kontribusi aktif menjaga stabilitas dunia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pasukan TNI menjadi tanggung jawab bersama, termasuk oleh PBB sebagai pemberi mandat.
“Pasukan kita menjalankan misi kemanusiaan. Mereka harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk jaminan keamanan dari PBB,” tegasnya.
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus mengintensifkan jalur diplomasi guna menekan potensi konflik yang lebih luas, sekaligus memastikan keselamatan prajurit di lapangan.
Komisi I DPR, lanjut Amelia, akan terus mengawal perkembangan situasi tersebut dan memastikan pemerintah mengambil langkah diplomasi yang kuat demi mendorong akuntabilitas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia.
“Kita ingin keadilan ditegakkan. Tidak boleh ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi I Amelia Anggraini pasukan perdamaian mandat PBB konflik Timur Tengah
