Seorang awak kapal mengibarkan bendera Iran di kapal tanker minyak Iran Adrian Darya 1 (Foto: REUTERS)
Jakarta, Jurnas.com - Julukan “Negeri Para Mullah” kerap dilekatkan pada Iran, terutama sejak Revolusi Islam 1979. Sebutan ini kembali menguat dalam perbincangan global ketika proses suksesi kepemimpinan tertinggi menjadi sorotan pasca syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei pada 1 Maret 2026, mengingat struktur politik Iran sejauh ini memang bertumpu pada peran ulama.
Namun, julukan itu bukan sekadar label media. Ia lahir dari sejarah panjang, sistem pemerintahan unik, serta dominasi ulama dalam hampir seluruh aspek kenegaraan Republik Islam Iran.
Lalu, apa sebenarnya makna “mullah” dan bagaimana istilah itu bisa menjadi identitas politik sebuah negara? Dikutip dari berbagai sumber, dalam tradisi Islam, “mullah” merujuk pada ulama atau tokoh agama yang mendalami fikih, teologi, hingga filsafat Islam. Di Iran, para mullah umumnya menempuh pendidikan di lembaga keagamaan (hawzah) dengan pusat utama di Qom dan Najaf.
Menurut Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, dikutip Republika, penggunaan istilah mullah sudah dikenal sejak era Dinasti Safawiyah (1501–1722). Pada masa itu, gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada ahli agama berilmu tinggi.
Salah satu tokoh besar era Safawiyah adalah Mulla Sadra atau Mulla Shadra Syirazi. Gelar “mulla” pada namanya menunjukkan status keilmuan yang tinggi, dipadukan dengan gelar kehormatan Shadr al-Din.
Khomeini Pulang, Iran Berubah
Namun di luar Iran, istilah “mullah” kadang memiliki konotasi negatif, merujuk pada tokoh agama yang konservatif atau ekstrem. Di Iran sendiri, terutama setelah 1979, istilah ini justru identik dengan simbol penghormaan keagamaan hingga legitimasi kekuasaan dan otoritas negara.
Sebelum 1979, Iran adalah kerajaan monarki di bawah Mohammad Reza Pahlavi. Sistemnya cenderung sekuler dan berorientasi ke Barat.
Situasi berubah drastis ketika gerakan revolusi yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran. Revolusi ini bukan sekadar pergantian rezim.
Revolusi Islam di Iran mengubah struktur negara kaya minyak itu secara fundamental, dari monarki sekuler menjadi negara teo-demokratis yang memadukan unsur republik dan kepemimpinan ulama. Sejak saat itu, mullah bukan hanya figur agama, tetapi aktor utama dalam politik hingga pemerintahan.
Sistem politik Iran bertumpu pada konsep wilayatul faqih (velayat-e faqih), yaitu kepemimpinan ulama sebagai otoritas tertinggi negara. Pemimpin tertinggi atau Rahbar harus seorang ulama Syiah tingkat tinggi. Sistem ini diterapkan setelah Revolusi 1979. Sejak 1989 hingga wafatnya pada 2026, posisi tersebut dipegang oleh Ali Khamenei.
Di bawahnya, sejumlah lembaga strategis juga didominasi ulama. Di antaranya ialah Dewan Penjaga Konstitusi (Guardian Council) yang menyaring calon presiden dan parlemen serta menguji undang-undang agar sesuai syariat. Ada juga Dewan Pakar (Assembly of Experts) yang memilih dan mengawasi Pemimpin Tertinggi. Di sisi lain, ada Mahkamah Agung yang berperan dalam sistem hukum berbasis syariat.
Calon presiden harus lolos verifikasi Dewan Penjaga yang mayoritas anggotanya adalah ulama senior. Artinya, para mullah tidak hanya menafsirkan agama, tetapi juga menyaring arah kebijakan nasional.
Bahkan, proses pemilihan Pemimpin Tertinggi Iran atau Rahbar diperkirakan berlangsung melalui pertimbangan kompleks yang mencakup faktor keagamaan, stabilitas politik domestik, serta situasi keamanan regional.
Dewan Majelis Ahli akan memainkan peran sentral dalam menentukan sosok yang dinilai mampu menjaga kesinambungan sistem Republik Islam sekaligus menghadapi tantangan geopolitik pasca syahidnya Ali Khamenei.
Mengapa Julukan “Negeri Para Mullah” melekat? Julukan tersebut muncul karena dominasi ulama dalam hampir seluruh aspek negara, mulai dari proses pemeilihan pemimpin negara, sistem hukum berbasis syariat, kebijakan luar negeri yang dipengaruhi interpretasi religius, kontrol terhadap pendidikan dan budaya, hingga penyaringan politik melalui Dewan Penjaga.
Media internasional, terutama Barat, sering memakai istilah ini secara deskriptif, kadang bernada kritis, untuk menggambarkan struktur kekuasaan Iran yang unik dibanding negara Timur Tengah lain. Lantas bagaimana realitas di Iran?.
Di dalam negeri sendiri, dinamika sosial lebih kompleks. Sebagian masyarakat mendukung sistem ini yang di antaranya sebagai penjaga identitas Islam, terutama Syiah. Namun sebagian lainnya, khususnya yang pro Reza Pahlavi, mengkritik dominasi ulama karena dianggap membatasi kebebasan sipil dan reformasi politik.
Meski begitu, hingga kini struktur wilayatul faqih akan tetap bertahan, dan ulama masih akan berada di puncak kekuasaan negara.
“Negeri Para Mullah” memang menggambarkan struktur formal Iran, negara dengan sistem wilayatul faqih atau teo-demokrasi yang memberi ulama peran sentral. Namun julukan itu juga menyederhanakan dinamika sosial yang terus berkembang di negeri kelahiran Salman al-Farisi tersebut. (*)
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Julukan Iran Negeri Para Mullah Republik Islam Iran Sistem Teo-Demokratis
