Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah
Jakarta, Jurnas.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai cara mengintervensi kebijakan agar gizi anak-anak Indonesia membaik. Oleh sebab itu, program MBG tersebut sesungguhnya memiliki cita-cita yang mulia.
Demikian disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (27/2). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki pemikiran bahwa kualitas gizi anak-anak Indonesia perlu di tingkatkan.
“Sepemikiran dengan beliau, agenda ini mulia sekaligus penting, sebab rata rata prevalensi gizi kronis anak anak Indonesia masih tinggi, sekitar 19%, artinya setiap 100 kelahiran, 19% diantaranya mengalami gizi kronis. Prosentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus dibawah 10% untuk kategori rendah,” kata Said Abdullah.
Kata Said Abdullah, program MBG tersebut sebagai cara pemerintahan Presiden Prabowo mengintervensi kebijakan agar gizi anak-anak Indonesia membaik. Atas dasar itu, Said berpandangan bahwa program tersebut patut diberi dukungan.
“Tentu saja MBG memiliki cita-cita mulia, dan atas hal itu patut kita dukung. Bahwa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan disana sini, justru itulah peran dan tugas DPR, seperti saya di Badan Anggaran untuk memberikan saran-saran yang konstruktif, agar tata kelolanya semakin baik, sehingga target intervensinya tercapai,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Said Abdullah menjelaskan, intervensi gizi melalui School Feeding Program seperti MBG ini telah lama dikerjakan oleh banyak negara maju, sebut saja; Tiongkok, Jepang, dan negara negara skandinavia seperti; Finlandia, Norwegia, dan ditiru oleh negara-negara berkembang seperti India dan Brazil. “Hasilnya cukup sukses,” tegas Said Abdullah.
Soal program MBG, kata Said, hal pertama yang harus diperbaiki adalah pengelolaan dapur, atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Pada tahun ini pemerintah menargetkan beroperasi 35.270 SPPG. Sebagian besar SPPG dikelola oleh masyarakat, baik yayasan sosial, maupun perorangan.
“Ini hal yang bagus, membuka partisipasi masyarakat. Namun sebagian yang diberikan kewenangan membuka dapur, mencoreng kepercayaan itu,” kata Said Abdullah.
Praktiknya, lanjut Said Abdullah, tidak semua pemilik dapur patuh terhadap ketentuan standar pelayanan dan menu gizi yang ditetapkan oleh BGN. “Atas praktik ini, saya menyarankan BGN mengeluarkan daftar hitam rekanan, pengelola dapur yang nakal. Mereka perlu di coret sebagai rekanan BGN, dan bila perlu di meja hijaukan,” tegasnya.
Sebab karena ulahnya membahayakan anak-anak penerima manfaat, dan membuat target intervensi gizi yang di canangkan oleh Presiden Prabowo menjadi tidak tercapai,” lanjut Said Abdullah.
Menurutnya, BGN perlu mengevaluasi kembali target siswa penerima manfaat. Cakupannya bisa lebih diperkecil dari target 3000 siswa per SPPG menjadi maksimal 1.500-2000 siswa.
“Dengan jangkauan yang lebih kecil, sehingga memungkinkan SPPG memasak lebih cepat, menyesuaikan jam pengiriman ke siswa. Dengan demikian, makanan tetap higienes,” terangnya.
Selain itu, lanjut Said Abdullah, BGN perlu melibatkan pemerintah daerah dan desa sebagai bagian dari kelompok pengawas, dan bisa memberikan rekomendasi kelayanan SPPG ke BGN dan daftar hitam rekanan, serta melakukan tindakan antisipasi atas kelayakan dan ketidaklayakan makanan yang akan diberikan ke siswa.
“Mengapa hal ini diperlukan, sebab BGN tidak memiliki jangkauan instansi vertikal ke bawah, dan bila ada kejadian yang tidak di inginkan, pemda juga yang harus ikut menanganinya,” demikian Said Abdullah.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ketua Banggar DPR Said Abdullah Makan Bergizi Gratis MBG Cita-cita Mulia
