Menko PM A. Muhaimin Iskandar melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (Foto: Ist/Kemenko PM)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah terus memperkuat strategi transformasi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi tenaga kerja terampil dan berdaya saing global.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa arah kebijakan penempatan ke depan tidak lagi berorientasi pada kuantitas semata, melainkan kualitas dan akses ke negara-negara dengan standar upah tinggi serta sistem perlindungan yang kuat.
Hal ini diungkapkannya usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (24/02/2026).
“Saya dan Pak Menteri P2MI akan segera rapat dengan duta-duta besar melalui online maupun langsung menyangkut prospek pasar dan persiapan pemberangkatan tenaga kerja skill, minimal lulusan SMK dan SMA untuk bisa bekerja sebanyak-banyaknya di sektor-sektor yang memberi keuntungan banyak kepada para pekerja kita,” ucap Menko Muhaimin.
Menko PM juga menyoroti pentingnya peran atase ketenagakerjaan dan perwakilan RI di luar negeri untuk membuka akses pasar kerja yang lebih luas, termasuk ke negara-negara dengan standar gaji tinggi dan jaminan sosial yang lebih baik.
“Saya sampaikan kepada para duta besar di berbagai negara untuk segera menyiapkan satu skema bisnis proses yang lebih detail,” ucap Menko Muhaimin.
Langkah ini sejalan dengan visi menjadikan PMI sebagai tenaga kerja global berkualitas sekaligus motor penguatan ekonomi nasional.
Remitansi pekerja migran yang setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah telah menjadi penopang ekonomi keluarga dan penggerak daya beli masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan lulusan minimal SMA/SMK dan pendidikan vokasi untuk mengisi peluang kerja di sektor-sektor strategis di berbagai negara tujuan. Di antaranya, Jepang, Korea, Eropa, Amerika dan berbagai negara tujuan lainnya.
“Jadi, kita tidak ingin di bawah SMK atau SMA yang berangkat ke luar negeri. Karena kalau tingkat pendidikan di bawah itu banyak mengandung resiko, terutama menjadi pekerja domestic workers,” kata Menko Muhaimin.
“Dengan skill workers itu peluangnya sangat bagus sehingga tugas kami, terutama Kementerian P2MI untuk memfasilitasi itu dan Pak Presiden sangat support agar warga kita yang ingin bekerja ke luar negeri dengan prospek yang bagus itu difasilitasi,” jelas Menko Muhaimin.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem pelatihan terpadu, mulai dari peningkatan kualitas SMK, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar internasional, hingga sertifikasi kompetensi berstandar global.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berkomitmen memastikan pekerja migran Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga naik kelas menjadi tenaga profesional yang kompeten, produktif, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Insya Allah mulai Juni, Juli, September sudah mulai siap memberangkatkan tenaga kerja skill ke berbagai negara,” kata Menko PM.
Dengan strategi ini, PMI diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pekerja informal semata, melainkan sebagai bagian dari kekuatan tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing di pasar global.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Menko PM A. Muhaimin Iskandar Pekerja Migran Indonesia Tenaga Kerja Berkualitas
