Presiden Indonesia, Prabowo Subianto (Foto: Setkab)
Washington, Jurnas.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang tetap tenang dan adaptif menanggapi dinamika politik Amerika Serikat, khususnya terkait pembatalan kebijakan tarif resiprokal oleh Mahkamah Agung AS.
Indonesia menyatakan kesiapannya dalam menghadapi segala perubahan regulasi perdagangan di bawah kepemimpinan Donald Trump.
"Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat," ujar Prabowo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Washington DC, pada Sabtu (21/2) waktu setempat.
Ketegangan ini bermula saat Mahkamah Agung AS membatalkan wewenang Presiden Trump untuk memberlakukan tarif global melalui Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun, merespons putusan tersebut, Trump justru mengumumkan pemberlakuan "tarif impor global" baru sebesar 10 persen.
Menariknya, Presiden Prabowo melihat kebijakan tarif 10 persen tersebut justru sebagai peluang yang positif bagi posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Iran Buka Opsi Kerja Sama Energi dengan AS
"Saya kira ya menguntungkan lah. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan," ungkap Kepala Negara dengan optimis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa meskipun ada putusan hukum di AS, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme.
“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses," jelas Airlangga.
Airlangga menambahkan bahwa Indonesia telah mengamankan posisi strategis agar komoditas unggulan seperti kopi dan kakao tetap mendapatkan tarif 0 persen.
“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” tambahnya.
Selain sektor agrikultur, skema tarif nol persen ini juga diproyeksikan mencakup rantai pasok industri penting lainnya, mulai dari elektronik, tekstil, hingga CPO.
Lebih lanjut, Pemerintah kini tengah memantau masa transisi 60 hari untuk melihat implementasi akhir dari otoritas Amerika Serikat.
Keberhasilan diplomasi ini juga disoroti oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang mencatat adanya penurunan signifikan potensi beban tarif berkat lobi langsung Presiden Prabowo.
“Setelah ada (putusan) Supreme Court kemarin ya tentunya dari 19 menjadi 10 persen itu secara hitung-hitungan lebih baik," tegas Teddy.
Teddy mengibaratkan langkah taktis pemerintah ini sebagai bentuk antisipasi dini terhadap ketidakpastian global.
"Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan,” pungkasnya.
Dengan strategi diplomasi yang terukur, pemerintah memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.
Fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan daya saing produk Indonesia tetap kuat di tengah kebijakan perdagangan AS yang dinamis.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Presiden Indonesia Prabowo Subianto Amerika Serikat Donald Trump kebijakan tarif
