Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan kini Komisaris PT Pelindo Arief Poyuono. Foto: istimewa
JAKARTA, Jurnas.com - Program Makan Bergizi (MBG) telah berjalan satu tahun sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
MBG kini tidak lagi dapat dipahami semata sebagai program kesejahteraan sosial, melainkan sebagai bagian dari arsitektur ketahanan nasional jangka panjang.
Demikian disampaikan Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang kini Komisaris PT Pelindo Arief Poyuono melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Arief mengatakan, program ini dirancang untuk memastikan seluruh anak sekolah, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, memperoleh akses pangan bergizi sebagai fondasi pembangunan kualitas manusia Indonesia. “Namun lebih dari itu, MBG sesungguhnya merupakan bentuk konkret transformasi konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) ke dalam konteks tantangan abad ke-21,” kata Arief.
Menurutnya, jika dahulu Sishankamrata dibayangkan terutama melalui kesiapan militer dan mobilisasi rakyat dalam konteks perang konvensional, maka hari ini tantangan utama bangsa justru bergeser pada ancaman non-militer, seperti krisis kesehatan, kerentanan pangan, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya produktivitas nasional.
“Dalam konteks inilah MBG menjadi sangat relevan,” ujarnya.
Fondasi ketahanan manusia
Secara sosial dan kemanusiaan, MBG merupakan respons langsung terhadap dampak struktural pascapandemi COVID-19, yang memperlemah daya beli rumah tangga, memperlebar kerentanan gizi, dan memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi.
Secara kerakyatan, kata Arief, program ini menempatkan kelompok miskin dan rentan sebagai sasaran utama, bukan sebagai efek turunan pembangunan. Dan secara strategis, MBG diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi yang sedang dan akan terus berlangsung.
Namun, menurut Arief, publik sering luput membaca bahwa ketiga dimensi tersebut sesungguhnya identik dengan pilar dasar ketahanan nasional.
Gizi yang buruk, kesehatan yang rapuh, dan rendahnya kapasitas belajar anak-anak hari ini akan berujung pada lemahnya daya saing tenaga kerja, rendahnya produktivitas ekonomi, serta tingginya beban fiskal negara di masa depan.
“Dalam perspektif pertahanan modern, kondisi tersebut merupakan kerentanan strategis nasional,” ucapnya.
Karena itu, lanjut Arief, MBG tidak sekadar menurunkan stunting dan wasting, tetapi juga membangun daya tahan sosial dan biologis bangsa. Sebuah elemen yang sangat menentukan dalam ketahanan negara jangka panjang.
Mengeja ulang Sishankamrata
Arief menjelaskan, Sishankamrata sejak awal dirumuskan sebagai sistem pertahanan yang bersifat total, terpadu, dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh potensi nasional.
Menurutnya, secara historis, gagasan tersebut pertama kali dikemukakan oleh A.H. Nasution dalam bukunya Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan yang Akan Datang pada tahun 1954.
“Konsep tersebut kemudian disempurnakan melalui berbagai forum doktrinal militer, termasuk Seminar TNI-AD II di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, hingga dirumuskan sebagai Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional yang dikenal sebagai Sishankamrata,” jelas Arief.
Dalam praktik kelembagaan, lanjutnya, Sishankamrata dahulu diwujudkan melalui integrasi kekuatan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang terdiri atas unsur darat, laut, udara, dan kepolisian.
Pasca reformasi, melalui ketetapan MPR, terjadi pemisahan organisasi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Meski demikian, Pasal 30 UUD 1945 tetap menempatkan keduanya dalam satu kerangka besar Sishankamrata, dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Pemisahan institusi bukanlah pengingkaran terhadap Sishankamrata, melainkan penyesuaian tata kelola pertahanan dan keamanan terhadap tuntutan demokrasi.
Sishankamrata sebagai sistem nasional
Arief juga menyampaikan, pemahaman yang lebih luas mengenai Sishankamrata pernah ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya Pertahanan Negara dalam Perspektif Konstitusi (2007).
Ia menekankan bahwa Sishankamrata tidak boleh direduksi sebagai semata sistem militer atau sistem keamanan, melainkan harus dipahami sebagai kesatuan sistem nasional untuk mencapai tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dengan kata lain, Sishankamrata adalah kerangka besar kebijakan negara lintas sektor. “Di sinilah relevansi MBG menjadi sangat penting,” ujarnya.
Model advance Sishankamrata
Menurut Arief, dalam kerangka kontemporer, ancaman terhadap negara tidak selalu datang dalam bentuk agresi militer. Ketahanan nasional justru sangat ditentukan oleh kualitas manusia, ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan daya saing ekonomi.
“Karena itu, arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menempatkan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi sebagai prioritas strategis sesungguhnya merupakan redefinisi operasional Sishankamrata,” katanya.
Melalui MBG, lanjutnya, negara hadir langsung pada simpul paling hulu dari sistem pertahanan nasional, yaitu tubuh dan kapasitas manusia.
“Program ini secara pasti akan menciptakan basis kesehatan generasi muda, daya belajar yang lebih baik, kesiapan kerja yang lebih tinggi, dan produktivitas jangka panjang yang lebih stabil,” tuturnya.
Dalam perspektif pertahanan modern, investasi terhadap gizi anak adalah investasi terhadap kesiapan nasional. “Di sinilah MBG dapat dibaca sebagai model advance Sishankamrata. Karena ia bekerja bukan pada lapisan hilir (postur militer), tetapi pada lapisan hulu (ketahanan manusia dan sosial),” ujarnya.
Dari postur pertahanan ke ekosistem ketahanan
Arief melanjutkan, selama ini, diskursus Sishankamrata cenderung berhenti pada isu postur kekuatan, alutsista, struktur organisasi, dan interoperabilitas institusi. Padahal, menurutnya, daya tahan sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem sosialnya.
MBG, kata Arief, jika dilihat secara sistemik, membangun mata rantai yang jauh lebih luas, untukk menggerakkan ekonomi lokal melalui dapur, UMKM pangan, dan petani; memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah; menciptakan jaringan distribusi pangan nasional; sekaligus memperkecil ketimpangan akses gizi antarwilayah.
Semua elemen tersebut adalah bagian dari ketahanan nasional non-militer yang justru semakin menentukan di era konflik hibrida, tekanan ekonomi global, dan disrupsi teknologi.
Delapan Program Cepat dan fondasi Sishankamrata baru
Selama masa kampanye tahun 2024 lalu, sering mendengar istilah “Delapan Program Hasil Cepat” yang diusung pemerintahan Prabowo–Gibran. MBG salah satunya – dan kebetulan paling popular di antara lainnya.
“Bila dibaca secara seksama kedelapan program tersebut, pada dasarnya semua bertujuan membangun satu fondasi besar, yaitu memperkuat daya tahan nasional dari sisi manusia, ekonomi rakyat, pangan, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Dalam perspektif ini, lanjut Arief, MBG bukan pelengkap, melainkan pilar pembuka dari keseluruhan desain tersebut.
Perspektif Sishankamrata memang nyaris tidak muncul secara eksplisit dalam narasi kampanye Pilpres lalu. Bisa jadi karena istilah ini terlalu lekat dengan nuansa militeristik dan dianggap kurang komunikatif di ruang publik.
Namun, untuk kepentingan akademik dan perumusan kebijakan jangka panjang, justru perspektif inilah yang relevan untuk menilai keberhasilan program-program pemerintah.
“Keberhasilan MBG, misalnya, tidak cukup diukur hanya melalui statistik penurunan stunting atau peningkatan konsumsi gizi, tetapi juga melalui indikator yang lebih strategis,” kata Arief.
“Apakah program ini benar-benar memperkuat ketahanan sosial, menurunkan kerentanan struktural masyarakat, dan membangun basis kualitas manusia bagi ketahanan negara?” imbuhnya.
Pada akhirnya, kata Arief, MBG menunjukkan bahwa konsep Sishankamrata tidak berhenti sebagai doktrin pertahanan, tetapi berevolusi menjadi kerangka kebijakan negara lintas sektor.
“Dengan menjadikan gizi, kesehatan, dan pendidikan sebagai titik masuk utama, pemerintahan Prabowo–Gibran sedang membangun arsitektur baru pertahanan nasional—yang tidak dimulai dari barak, pangkalan, atau persenjataan, melainkan dari ruang kelas, dapur sekolah, dan kesehatan ibu serta anak,” tutur Arief.
“Inilah esensi dari model advance Sishankamrata, yakni: ketahanan bangsa dibangun jauh sebelum ancaman datang, melalui manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Arief Poyuono Makan Bergizi Gratis Strategi Sishankamrata
